KONFLIK ISU PEMEKARAN WILAYAH DI PROVINSI ACEH PASCA MOU HELSINKI (STUDI KASUS KONFLIK HORIZONTAL DI KABUPATEN ACEH TENGAH)

摘要

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peristiwa yang terjadi pada konflik isu pemekaran wilayah di Provinsi Aceh Pasca MoU Helsinki terkait konflik horizontal di Kabupaten Aceh Tengah, mengetahui bagaimana karakteristik pihak-pihak yang pro dan kontra dan mengetahui bagaimana pihak-pihak yang terlibat konflik isu pemekaran wilayah di Provinsi Aceh Pasca MoU Helsinki terkait konflik horizontal di Kabupaten Aceh Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini sumber data berasal dari hasil observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa peristiwa munculnya ide pemekaran Provinsi ALA dalam Provinsi itu timbul karena adanya ketidakadilan dan kesenjangan dalam pembangunan di Aceh. Sehingga ada beberapa Kabupaten yang termarginalkan dari pembangunan selain itu etnis minoritas kurang diberikan kesempatan ruang untuk mengekspresikan diri baik secara politik, ekonomi, maupun budaya, seperti halnya wilayah ALA yang mayoritasnya suku Gayo yang merasa di anak tirikan atau dinomor dua kan (Pembangunan yang tidak merata dan Definisi ACEH: Karakternya, Sifatnya, Ciri-cirinya. Eksistensi Kultural yang diabaikan (hijack tarian saman Gayo dan kerawang Gayo) dan penolakan Qanun Wali Nanggroe (QWN) yang dianggap sebagai dikriminatif terhadap suku lain di ALA dan juga penolakan Qanun bendera di ALA menjadi penyebab muncul konflik horizontal antara masyarakat yang pro dan kontra yang menurut John Galtung dalam teori segitiga konflik nya bahwa sikap dan perilaku tersebut telah menyebabkan kontradiksi yaitu masyarakat/Kelompok Pro Pembentukan Provinsi ALA (KP3) ALA menuntut pemekaran yang terhambat persetujuan DPRA dan Pemerintah Aceh yang terganjal MoU. Karakteristik pihak yang pro dan kontra dalam pemekaran ALA di Kabupaten Aceh Tengah yang membedakan nya ialah dari suku bangsa dan pendidikan. Pihak yang pro yaitu bersuku bangsa Gayo, Jawa dan Batak yang berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah dan memiliki jenjang pendidikan menengah ke atas, pihak yang kontra yaitu pada umumnya bersuku bangsa Aceh dan beberapa pihak yang kontra yang bersuku bangsa Gayo belum mengetahui maksud dan tujuan pemekaran itu akibat pendidikan yang rendah. Adapun Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik horizontal adalah masyarakat pro yang beraliansi dengan kelompok Pro Pembentukan Pembentukan Provinsi (KP3) ALA yang mendapat dukungan dari DPRK dan PDIP dengan masyarakat kontra.