IMPLEMENTASI KEWENANGAN GUBERNUR PROVINSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM KAJIAN FIQIH SIYASAH

摘要

Skripsi ini adalah hasil kajian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah implementasi kewenangan Gubemur menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan bagaimanakah tinjauan fiqih Siyasah terhadap implementasi kewenangan dalam struktur pemerintahan Indonesia. Data penelitian ini dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading) dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, dalam arti menguraikan kewenangan Gubemur provinsi, kemudian menarik kesimpulan menggunakan kerangka berpikir deduktif pada masalah-masalah Gubemur yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan khusus berkenaan tinjauan fiqih Siyasah. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah Gubemur dalam memimpin, menjalankan tugas dan mengayomi masyarakat tidak keluar dari yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemda, dimana Gubemur mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin menyelenggaraan daerah dan menentukan rancangan Perda, adapun pengimplementasiannya yaitu diwujudkan pada bidang perekonomian, pendidikan kesejahteraan rakyat, lingkimgan hidup, perkembangan politik, pekeijaan umum, pertanian, perindustrian, perdagangan, Administrasi Publik, perundang- udangan, dan pemukiman. Selain itu Gubemur dalam menjalankan wewenangnya sesuai yang tercantum di dalam pasal 25 ayat 1, 2, 3, dan 7 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan dapat memberi sanksi kepala daerah di bawah koordinasi Gubemur. Dari hasil penelitian dismpulkan bahwa Gubemur provinsi mempunyai wewenang yang tidak menyimpang dari apa yang telah dijelaskan dalam ajaran islam dan sunnah Rasul. Tujuan islam di atas sebagai tuntunan hidup dari Allah SWT yang disampaikan kepada Rasuluilah SAW, dan tuntunan ini sebagai syari’at untuk mengelola diri pribadi, mengelola keluarga, dan mengelola masyarakat, bangsa negara, tata kelola pemerintah yang adil, amanah dan peduli rakyat.