Keprofesionalan Guru Sejarah Sekolah Menengah Atas udNegeri Di Surakarta

摘要

Globalisasi merupakan era kompetisi, era ini dapat pula dipandang udsebagai era pengetahuan karena pengetahuan akan menjadi landasan utama segala udaspek kehidupan. Era pengetahuan merupakan suatu era dengan tuntutan yang udlebih rumit dan menantang. Suatu era dengan spesifikasi tertentu yang sangat udbesar pengaruhnya terhadap dunia pendidikan dan lapangan kerja. Perubahan-udperubahan yang terjadi selain karena perkembangan teknologi yang sangat pesat, udjuga diakibatkan oleh perkembangan yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan, udpsikologi dan transformasi nilai-nilai budaya. Dampaknya adalah perubahan cara udpandang manusia terhadap manusia, cara pandang terhadap pendidikan, udperubahan peran orang tua/guru/dosen serta perubahan pola hubungan antar udmereka. udKemerosotan pendidikan di Indonesia sudah terasakan selama bertahun-udtahun, untuk kesekian kalinya kurikulum dituding sebagai penyebabnya. Hal ini udtercermin dengan adanya upaya mengubah kurikulum, mulai kuarikulum 1975 uddiganti dengan kurikulum 1984, kemudian diganti dengan kurikulum 1994 dan udkini diganti lagi dengan kurikulum 2007. Apabila dianalisa, kemerosotan udpendidikan bukan diakibatkan oleh kurikulum tetapi oleh kurangnya udprofesionalisme guru dan keengganan belajar siswa. Profesionalisme sebagai udpenunjang kelancaran guru dalam melaksanakan tugasnya, sangat dipengaruhi oleh dua faktor besar, yaitu faktor internal yang meliputi minat dan bakat; dan udfaktor eksternal, yaitu berkaitan dengan lingkungan sekitar, sarana prasarana serta udberbagai latihan yang dilakukan guru (Sumargi, 1996). udBerdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Human Development udIndex (HDI), kualitas pendidikan di Indonesia menempati peringkat 102 dari 106 udnegara yang disurvei, dan bahkan satu peringkat di bawah negara Vietnam. udSementara menurut hasil penelitian World Competitiveness Yearbook (WYC), udIndonesia menempati peringkat 46 dari 47 negara yang disurvei pada tahun 1999. udSementara itu hasil penelitian yang dilakukan oleh The Political Economic Risk udConsultation (PERC) menempatkan posisi Indonesia pada peringkat 12 dari 12 udnegara yang disurvei, dan yang memprihatinkan peringkatnya juga di bawah udnegara Vietnam. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk bisa udmeningkatkan kualitas pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan uddan peningkatan kualitas guru melalui penataran-penataran, penyempurnaan udkurikulum, penyediaan buku paket dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan udprasarana pendidikan serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun uddemikian, berdasarkan berbagai indikator diperoleh gambaran kualitas pendidikan udbelum menunjukkan peningkatan sesuai yang diharapkan (Purwadi Suhadini, ud2002:5). udPara pakar pendidikan mengungkapkan sedikitnya ada tiga faktor yang udmenyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia tidak mengalami peningkatan yang udberarti. Pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional udmenggunakan pendekatan education production atau input-output analysis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga udpendidikan berfungsi sebagai pusat produksi saja, yang apabila dipenuhi semua udinput yang diperlukan dalam kegiatan ini akan menghasilkan output yang uddikehendaki. Kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara udsentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan udsangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat udpanjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan udkondisi sekolah. Dengan demikian sekolah kehilangan kemandirian, motivasi dan udinisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya, termasuk udpeningkatan kualitas pendidikan nasional. Ketiga, peran serta masyarakat, udkhususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini masih uddirasa kurang dalam berpartisipasi membantu demi kemajuan pendidikan putra udputrinya (Depdiknas, 2002 : 3). udMasalah mutu pendidikan tidak lepas dari masalah guru yang merupakan udfaktor paling dominan karena guru di samping mempunyai kelebihan juga udmempunyai kekurangan antara lain kualifikasi dan kompetensi guru yang udheterogen, rendahnya etos kerja dan komitmen guru dalam pengelolaan kelas udhanya tampil sebagai pengajar, kesejahteraan masih belum memadai, penghargaan udterhadap profesi guru dirasakan masih kurang. udKetika mutu pendidikan di Indonesia dipertanyakan, guru dianggap udmenjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan, karena udmerekalah yang berada di garda depan dalam dunia pendidikan. Kualitas guru-udguru Indonesia dianggap rendah. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa banyak guru yang tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Kondisi udini juga sering dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan guru yang sangat rendah. udBagaimana guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sementara mereka udmasih bingung harus memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin tidak dapat uddicukupi dengan penghasilan atau gaji yang diterimanya. Berdasarkan realitas itu, udkualitas dan kesejahteraan guru menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan udmasalah rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. udKetika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengamanatkan udanggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, memberikan secercah harapan bagi uddunia pendidikan Indonesia. Dengan pendanaan yang memadai, diharapkan dapat udmeningkatkan mutu pendidikan. Untuk merealisasikan hal itu kemudian disahkan udUndang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 yang diikuti dengan udterbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2007 Nomor 16 tentang udStandar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dan Nomor 18 tentang udSertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Produk-produk hukum itu merupakan udlangkah awal untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam dunia udpendidikan di Indonesia. udMenurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, kompetensi guru udmeliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan udkompetensi profesional. Keempat kompetensi itulah yang merupakan tolok ukur udkeprofesionalan guru. Sebagai guru sejarah, profesionalisme paedagogis sangat uddiperlukan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah. Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang memerlukan udprinsip-prinsip profesional. Guru seharusnya adalah orang yang memiliki bakat, udminat, panggilan jiwa, dan idealisme, sealain itu guru seharusnya memiliki udkualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang udtugasnya, dan memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang udtugasnya. udPermasalahan yang mendasar dalam upaya pengembangan udprofesionalisme guru adalah sistim penggajian guru yang belum diatur dengan udbaik di mana guru yang berprestasi dan yang tidak berprestasi mendapatkan udpenghasilan yang sama. Walaupun pemerintah telah menerapkan program udsertifikasi, namun program tersebut tidak memberikan peluang kepada seluruh udguru. Sertifikasi hanya dapat diikuti oleh guru-guru yang ditunjuk kepala sekolah udyang notabene akan berpotensi subjektif. udUpaya pengembangan profesionalitas guru ternyata tidak mudah, udterbukti hingga saat ini khususnya guru sejarah di SMA Negeri Surakarta masih udterjebak dalam rutinitas mengajar, sehingga kesempatan untuk mengembangkan udprofesionalitas guru seperti tindakan melakukan penelitian, pengembangan udmetode pembelajaran, pengembangan instrumen evaluasi, dan pengembangan-udpengembangan kegiatan lain yang menunjang profesionalitas guru menjadi udterhambat. udBerdasarkan pengamatan guru-guru sejarah di SMA Negeri Surakarta, udsaat ini masih mengalami kesulitan dalam memahami kurikulum tingkat satuan udpendidikan (KTSP), sehingga guru belum mampu mengembangkan kurikulum sejarah secara individu. Belum adanya pemahaman guru terhadap KTSP tersebut udmenyebabkan penjabaran kurikulum sejarah ke dalam silabus dan RPP masih udtergantung dari kegiatan MGMP, sehingga RPP yang ada belum tentu sesuai uddengan kondisi sekolah. udUpaya peningkatan profesionalitas guru sejarah SMA di Surakarta telah uddiupayakan melalui berbagai cara, di antaranya adalah melalui forum udMusyawarah Guru Mata Pelajaran dan Masyarakat Sejarahwan Indonesia, udseminar-seminar, namun hasilnya belum dapat dirasakan. Masih banyak forum udseperti itu justru dimanfaatkan oleh sebagian guru untuk ajang bisnis buku/LKS udbukan untuk memahami kurikulum sejarah, mengembangakan dalam bentuk udperencanaan pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran dengan baik, dan udmelakukan evaluasi dengan benar. udDari latar belakang permasalahan seperti yang dikemukakan di atas, udmaka dalam penelitian ini akan dilakukan pengkajian tentang profesionalitas guru udsejarah di SMA Negeri Surakarta, dengan menekankan pada profesionalisme udpaedagogik pembelajaran sejarah.