CALON PERSEORANGAN DALAM SISTEM DEMOKRASI DELIBERATIF DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MK NO 5/PUU-V/2007 JO PUTUSAN MK NO 60/PUU-XIII/2015 TENTANG CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

摘要

ABSTRAKududUntuk melaksanakan demokrasi yang sesungguhnya diperlukan partai politik sebagai pilar atau elemen utama. Untuk itu, partai politik harus sehat dalam menjalankan fungsi dasar: (1) Rekrutmen Politik (termasuk promosi dan degradasi); (2) Pemenangan Politik (untuk berkuasa dan menata sumber daya alam, manusia, dan sosial, demi kepentingan publik); (3) Pendidikan Politik (bagi kader dan publik); serta (4) fungsi Komunikasi Politik dalam arti luas, namun esensinya mendengar aspirasi public, Untuk menjaga agar partai politik tetap sehat, maka disediakan mekanisme calon perseorangan yang dalam Pertimbangan Paradigmanya merupakan vaksin untuk menyehatkan partai politik. Bersamaan dengan paradigma 4 fungsi dasar partai politik itu, maka diperlukan logika rasional yang bisa diterima oleh publik untuk melakukan perubahan apa pun terhadap undang-undang, baik yang dilakukan atas inisiatif Pemerintah, DPR, atau pihak manapun termasuk partai politik di dalamnya. logika rasional ini selalu harus dibahas meluas secara deliberatif dengan langsung membandingkan terhadap keputusan mahkamah konstitusi, dan pada puncaknya dengan paradigma living constitution.udMetode yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif analitis dan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Tahap penelitian yang digunakan adalah studi dokumen. Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif.udMahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 dengan tegas mengembalikan hak konstitusional warga negara dalam pelaksanaan pilkada, dengan diperbolehkannya Pasangan Calon Kepala Daerah perseorangan untuk menjadi Kepala Daerah dengan persyaratan yang tidak boleh disamakan dengan Partai Politik apalagi lebih lebih berat dari Partai Politik. Jika sebelumnya syarat dukungan bagi calon independen mengacu ke jumlah penduduk, MK melalui putusanya Nomor 60/PUU-XIII/2015 menganulir syarat itu dengan menerapkan norma hukum baru bahwa syarat dukungan bagi calon independen mengacu ke daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu sebelumnya. Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah syarat dukungan calon independen bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UU Nomor 8 Tahun 2015), setelah di cermati dan diteliti justru persyaratan calon perseorangan lebih berat daripada persyaratan calon dari partai politik. Tentu hal demikian dapat menghambat adanya Calon Perseorangan atau Independen untuk dapat berpartisipasi dan atau menggunakan Hak Konstitusionalnya dalam Pemilu Kepala Daerah yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga berefek pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.udKata Kunci:Calon Peseoranagn, Sistem Demokrasi Deliberatif, Pasca Putusan MK No 5/PUU-V/2007 jo Putusan MK No 60/PUU-XIII/2015.