PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK KOSMETIKudBERBAHAN ZAT KIMIA BERBAHAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-udUNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANGUNDANGudNOMORud8 TAHUNud1999 TENTANGudPERLINDUNGANudKONSUMEN

摘要

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi makaudkebutuhan hidup manusia kian berkembang pula. Tidak hanya kebutuhan akanudsandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan saja. Kebutuhan akanudmempercantik diri pun kian menjadi prioritas utama dalam menunjang penampilanudsehari-hari. Salah satu cara untuk mengubah penampilan atau mempercantik diri yaitu uddengan menggunakan kosmetik. Identifikasi masalah yaitu bagaimanakah bentukudperlindungan hukum bagi konsumen produk kosmetik berbahan zat kimia berbahayauddihubungkan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganudKonsumen, bagaimanakah kendala yang dihadapi pemerintah dalam menertibkanudpelaku usaha yang memakai bahan zat kimia berbahaya pada produk kosmetik, sertaudbagaimanakan penyelesaian terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan zatudkimia berbahaya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009udTentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganudKonsumen. udSpesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkanudPerlindungan Hukum Konsumen dan pelaku usaha kepada konsumen, dengan metodeudpendekatan yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji norma-norma dalam hukumudpositif dan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif, yaitu hasil penelitian dianalisisudtidak mengadakan perhitungan statistik. udPerlindungan hukum bagi konsumen kosmetik menurut Undang-Undang No 8udTahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 45 ayat 1 menyatakan “setiapudkonsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yangudbertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melaluiudperadilan yang berada dilingkungan peradilan umum.” Upaya pelaku usahaudmewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen dengan cara memproduksiudkosmetik sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang denganudmemperhatikan mutu kosmetik, sarana produksi dan distribusi serta kondisi produkudyang beredar di pasaran. Serta Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatanudpada Pasal 196 menyatakan”Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atauudmengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standaruddan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanauddimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara palingudlama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliarudrupiah)”. udud udKata Kunci: Perlindungan Konsumen, Zat Kimia Berbahaya, Kosmetik udud ud The Needs of human life move along with the development of science and technology.udThis does not limited to the need for clothing, food, shelter, education and health alone. Theudneed for beautifying themselves also becomes a top priority in supporting the dailyudappearance. One way to change the appearance is by using cosmetics. The identification ofudthe problem is how doesthe legal protection for consumers of cosmetic products made fromudharmful chemicals associated with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection?What are theudconstraints faced by the government in supervising businesses that use harmful chemicalsudmaterials in cosmetic products? and how is the settlement against cosmetic products thatudcontain harmful chemicals ingredients related to the Law Number 36 Year 2009 on Healthudand the Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection. udThe specification of this research was descriptive analytical. It depicted legaludprotection for consumers and business to consumers under normative juridical approach,udwhich was focused on reviewing the norms of positive laws. The method was qualitative, thusudthe analysis did not use any statistical calculation. udThe legal protection for consumer of cosmetic products under Article 45 paragraphud(1) of the Law No.8/1999 on the Consumer Protection stated that “every consumer who isudinjured may sue the business proprietor before the institution in charge of dispute settlementudfor consumer and business proprietor, or though litigation process before the district court”.udThe methods to be taken by business proprietor in ensuring legal protection for consumerudmust be in accordance to the Law regarding to the quality of products, means of productionudand distribution, and the products condition at the market. Article 196 of the Law No.ud36/2009 on the Health stated that “any person who intentionally produce or distributeudpharmaceutical and/or medical equipment that does not meet the standards and/orudrequirements of safety, efficacy, and quality as referred to Article 98 paragraph (2) and (3)udshall be punished with imprisonment of ten (10) years and maximum fine of Rp.ud1.000.000.000,00 (one billion rupiah). udud udududududududKeywords: Consumer Protection, Hazardous Chemical Substances, Cosmetics