IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG MENGENAI PELESTARIAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA SEBAGAI TANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA : Studi Deskriptif di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Ibu Kota Propinsi Kep. Bangka Belitung

摘要

Penelitian ini dilatarbelakangi pada hasil observasi awal, yakni kondisi di lapangan yang menunjukkan minimnya upaya pelestarian bangunan cagar budaya oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yakni implementasi kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengenai pelestarian bangunan cagar budaya sebagai tanggung jawab warga negara. Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut: a) Proses penyusunan kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengenai pelestarian bangunan cagar budaya, b) Kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam upaya pelestarian bangunan cagar budaya, c) Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam upaya pelestarian bangunan cagar budaya, d) Hambatan-hambatan yang dialami Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam pelestarian bangunan cagar budaya, e) Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mengatasi hambatan mengenai pelestarian bangunan cagar budaya tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengenai pelestarian bangunan cagar budaya yang status pemilikannya oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.13/PW.007/MPK/2010, yaitu bangunan cagar budaya Menara Air Minum, Taman Sari (Wilhelmina Park), dan Masjid Jamik, bahwa dinilai belum cukup optimal. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengenai pelestarian bangunan cagar budaya tersebut belum mengacu secara utuh atau optimal pada konsep pelestarian cagar budaya yang tertuang dalam Bab VII Pelestarian Undang-Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu meliputi aspek Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan cagar budaya.ududKata Kunci: Implementasi, Kebijakan Pemerintah Kota, Bangunan Cagar Budaya, Tanggung Jawab, dan Warga Negara.ududThe background of this study is the early observation, that is the condition in the field that showed the lack of effort to preserve the conservation building by Pangkalpinang government. The problem in this study is about the implementation of Pangkalpinang government policy about the preservation of conservation building as citizen responsibility. The specific objective of this study is to reveal five phenomenon, those are a) the forming process of the Pangkalpinang policy about the preservation of conservation building, b) the Pangkalpinang government policy in attempt to preserve conservation building, c) the implementation of Pangkalpinang government policy in attempt to preserve conservation building, d) the obstacles are faced by the Pangkalpinang government in attempt to preserve conservation building, e) the efforts that are made by Pangkalpinang government in attempted to preserve conservation building. The approach that is used in this study is qualitative. The method is descriptive. The data are gathered from the observation, interview and documentation study. The implementation of Pangkalpinang government policy towards preservation of conservation area where the possession by Pangkalpinang government grounded on the regulation of the minister of culture and tourism Nomor: PM.13/PW.007/MPK/2010, show that Menara Air Minum, Taman Sari (Wilhelmina Park), and Masjid Jamik as the conservation building are not optimally preserved. Briefly, the implementation of Pangkalpinang government policy about the preservation of conservation building are not refering to the concept of the conservation building preservation that state in chapter VII preservation, Undang-Undang No.11 Tahun 2010 about conservation building, that is include the aspects of protection, development and utilization. Based on this study, the recommendation is given for the parties involved in this study and the further researcher.ududKey Words: Implementation, Government Policy, Conservation Building, Responsibility, and Citizen.