IMPLEMENTASI PASAL 50 AYAT 3 HURUF E, F DAN H Jo PASAL 78udAYAT (5) DAN (7) UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANGudKEHUTANAN DI PENGADILAN NEGERI NGAWI

摘要

HENNY LYNA NILANDARI, S310508010, IMPLEMENTASI PASAL 50udAYAT (3) HURUF E, F DAN H Jo PASAL 78 AYAT (5) DAN (7) UNDANGUNDANGudNO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DIudPENGADILAN NEGERI NGAWI, Pascasarjana Universitas Sebelas MaretudSurakarta, Penulisan Hukum (Tesis), 2009.udPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 50udayat (3) huruf e, f dan h Jo Pasal 78 ayat (5) dan (7) Undang-Undang No. 41udTahun 1999 tentang Kehutanan di Pengadilan Negeri Ngawi dan mengetahuiudfaktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, serta mencari solusinya.udPenelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabilauddilihat dari bentuknya termasuk penelitian evaluatif. Lokasi penelitian adalah diudPengadilan Negeri Ngawi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan dataudsekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancaraudmendalam (indepth interview). Analisis data menggunakan analisis data kualitatifuddengan model interaktif.udDari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Hakim belumudmengimplementasikan Pasal 50 Ayat (3) huruf e, f, dan h jo Pasal 78 Ayat (5) danud(7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena: HakimudPengadilan Negeri Ngawi masih cenderung lebih mempertimbangkan aspekudyuridis dan sosiologis dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentangudKehutanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi serta solusinya:udkomponen subtansi, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara tidak murniudmengikuti rumusan Pasal 78 Ayat (5) dan (7); komponen struktur, hakimudterpengaruh oleh putusan hakim lain yang memutus perkara yang serupa denganudputusan yang ringan; komponen kultur, hakim menggunakan rasa keadilan, tepaudselira dan selaras dalam menjatuhkan pidana tidak mengikuti secara murniudrumusan Pasal 78 Ayat (5) dan (7) karena masyarakat Ngawi berada dalamudbudaya rukun dan selaras penuh toleransi, serta menghargai rasa kemanusiaan,udidiom tersebut juga diterapkan dalam penerapan sanksi pidana oleh hakim, sikapuddan pola hidup masyarakat Ngawi yang berubah menjadi lebih konsumtif, yanguddipicu adanya kebutuhan keluarga yang semakin bertambah. Solusi dari kendalakendalaudtersebut adalah. Subtansi, perlu adanya revisi UU No. 41 Tahun 1999uddengan menambahkan pasal yang memuat ketentuan mengenai tindak pidanaudIllegal Logging dalam skala kecil, adanya ketentuan mengenai pidana minimum;udstruktur, Hakim-hakim harus lebih teliti dan terbuka terhadap kasus-kasus yanguddihadapi; kultur, hakim diharapkan lebih mempertimbangkan komponen filosofis,udyuridis dan sosiologis dan bukan mendasarkan atas budaya masyarakat yang ada,udpenyuluhan dengan melibatkan berbagai pihak mengenai arti pentingnyaudkelestarian hutan.