Pembangunan kota – kota besar di Indonesia yang menampung lebih dari 43% penduduk Indonesia (2000) didorong oleh urbanisasi yang begitu cepat. Laju urbanisasi membuat besarnya kebutuhan akan perumahan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat di kota-kota besar telah menjadi masalah yang serius karena praktek spekulasi lahan dan keterbatasan subsidi pemerintah untuk rumah – rumah sederhana dan sangat sederhana. udKembali ke kota – kota besar di Indonesia, pengadaan perumahan yang terjangkau telah menjadi sebuah kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintahan SBY-JK. Kebijakan ini diterapkan dengan pengadaan 1000 tower rusun di kota – kota besar Indonesia.udDari pengamatan kami, program ini mengalami keterlambatan karena beberapa isu. Sulitnya perijinan untuk rumah susun, sulitnya mendapatkan tanah yang cukup murah dan lemahnya kontrol Pemerintah terhadap kepemilikan Rumah Susun Milik (Rusunami). Permasalahan ini menunjukkan perlunya sebuah sistem perencanaan, desain dan manajemen rumah susun yang lebih berkelanjutan. udSementara itu belajar dari Singapura, kami melihat pentingya menempatkan perencaan rumah susun atau perumahan dengan densitas tinggi (High Density Living) terintegrasi dalam perencaan kota di Singapura yang telah dimulai tahun 1960-an. udAwalnya Singapura membentuk HDB (Housing Development Board), Badan atau Dewan Pengembangan Perumahan Rakyat. HDB dibentuk untuk mengatasi kebutuhan rumah murah awalnya untuk 30.000 masyarakat Singapura yang tinggal di kawasan kumuh. Tetapi kemudian lembaga ini terus dikembangkan secara profesional untuk merencanakan, membangun dan mengatur menajemen perumahan – perumahan susun di Singapura. udSingapura telah memulai pembangunan perkotaannya dengan menyusun sebuah rencana tata ruang yang berkelanjutan untuk mengatur penggunaan lahan secara efektif dan efisien. Selain itu Pemerintah Singapura juga mengambil prinsip keseimbangan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan dalam pengadaan perumahan densitas tinggi. Selain itu, Kebijakan Perumahan juga diarahkan menjadi pemacu kegiatan ekonomi terkait di industri bangunan seperti permintaan bahan bangunan, pelayanan profesi dan sub-profesi baik secara permanen maupun kontraktual. udSemuanya ini menunjukkan bahwa kebijakan Perumahan Susun perlu diintegrasikan dengan kegiatan Tata Ruang dan Pembangunan Ekonomi yang terintegrasi. Selanjutnya 2 elemen penting dalan Perumahan Rakyat yang baik ialah faktor Keterjangkauan secara Finansial (Affordability) dan Pengadaan Lingkungan Sosial yang berkelanjutan (Sustainable Social Living Environment). udTetapi tentu saja konsep fasilitas sosial ini bisa disempurnakan untuk Rumah Susun Indonesia dengan konsep pembangunan berbasis komunitas dan prilaku warga kota yang berkelanjutan. Proses pembangunan Rumah Susun yang berkelanjutan sesuai dengan konteks Indonesia dapat dilihat pada contoh desain Rumah Susun yang cocok di Indonesia pada konsep Rumah Susun yang kami kembangkan dalam penelitian Rumah Susun. udSebagai kesimpulan, program pengadaan Rumah Susun di Singapura dapat menjadi inspirasi untuk penerapan program serupa di Indonesia. Tetapi pengembangan dan penerapan Rumah Susun harus disesuaikan dengan konteks masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas masyarakat ekonomi lemah dan berbasis agraria. ududKata kunci: Integrasi, Perencanaan, Pemerintah, Keberlanjutan, Sustainable High-Density, ud
展开▼
