Analisis Yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat karena istri tidak mau tinggal bersama suami di rumah orang tua suami: analisis Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2015/PA.Pmk

摘要

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan istri tidak mau tinggal bersama suami di rumah orang tua suami dan bagaimana Analisis Yuridis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 1001/Pdt.G/2015/ PA Pmk. Data penelitian ini diperoleh dari Pengadilan Agama Pamekasan yang menjadi obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pola deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan melihat masalah khusus yang berupa teks putusan Nomor 1001/Pdt.G/2015/PA.Pmk Tentang Cerai Gugat karena Istri Tidak Mau Tinggal Bersama di Rumah Orang Tua Suami, melalui teori atau dalil yang bersifat umum tentang perkawinan, selanjutnya ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan istri tidak mau tinggal bersama suami di rumah orang tua suami dengan Nomor perkara 1001/Pdt.G/2015/PA.Pmk, pertama, dalil gugatan yang disampaikan Penggugat (Istri) dalam suarat gugatan: kedua, mempertimbangakan bukti surat (P) serta keterangan saksi di persidangan: ketiga, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam analisis yuridis perceraian dengan alasan pertengkaran dapat dibenarkan secara hukum baik menggunakan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ataupun Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Akan tetapi dalam pelaksanaan laporan gugatan, jika didasarkan pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, terdapat pertentangan dengan pasal tersebut. Sedangkan pertimbangan Yuridis yang digunakan Hakim dalam putusan tersebut, mengindikasikan bahwa Hakim terkesan menyalahi asas mempersukar proses hukum perceraian yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan anatar lain: pertama Dalam setiap kasus perceraian seharusnya lebih menitik beratkan pada asas mempersukar perceraian agar pertengakaran atau perselisihan kecil dalam rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan untuk perceraian. Kedua untuk mencapai tujuan pernikahan maka dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak terutama keluarga untuk selalu membimbing keduanya.