STUDI KOMPARASI PENGATURAN SISTEM PEMBUKTIAN udMENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA DENGAN udHUKUM ACARA PIDANA REPUBLIK RAKYAT CHINA ud(CRIMINAL PROCEDURE CODE OF PEOPLE REPUBLIK OF CHINA) ud

摘要

MUHAMAD RODY. E 1106036. 2010 STUDI KOMPARASI udPENGATURAN SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA udPIDANA INDONESIA DENGAN HUKUM ACARA PIDANA REPUBLIK udRAKYAT CHINA (CRIMINAL PROSEDURE CODE OF PEOPLE udREPUBLIK OF CHINA). FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS udMARET. ud udPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor persamaan dan perbedaan udmengenai sistem pembuktian yang membandingkan antara Kitab Undang-Undang udHukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Hukum Acara Pidana China (Criminal udProsedure Of Code Of People Republik Of China ). ud udPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Dengan udcara memandingkan antara dua sistem hukum yang berbeda pada suatu Negara. udJenis data yang digunakan yaitu bahan sekunder. Sumber bahan sekunder yang uddigunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan udhukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi udkepustakaan baik berupa buku-buku, dan dokumen, Tehnik analisa data yang uddigunakan penulis adalah tehnik analisa kualitatif dengan menarik kesimpulan uddari umum ke khusus atau deduksi. ud udBerdasarkan pembahasan dihasilkan 2 (dua) simpulan, yaitu Pertama,persamaan udSistem pembuktian di Indonesia dan di China adalah Pembuktian Perkara Pidana. udPada pembuktian perkara pidana, Indonesia maupun China memiliki kesamaan uduntuk mencari kebenaran sejati. Kedua negara baik Indonesia maupun China udmemiliki dasar hukum yang jelas, jenis alat bukti dalam Perkara Pidana, yaitu udketerangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dokumen (berkas udpemeriksaan) sedangkan perbedaan Pembuktian Perkara Pidana: Pada acara udpidana di Indonesia pembuktian digunakan untuk membantu membuat keputusan, udsedangkan china dilakukan untuk memperoleh kondisi yang sebenar-benarnya. uddasar hukum pembuktian dalam perkara pidana, dasar hukum pembuktian di udindonesia adalah mengacu pada pasal 183-189 KUHAP (Kitab Undang Undang udHukum Acara Pidana), sedangkan China mengacu pada pasal 42-49 Criminal udProcedure Law of the People's Republic of China. Tidak semua jenis alat bukti udyang diterapkan kedua negara sama, barang bukti dan kegunaannya. Pada uddasarnya sama hanya saja, dinegara China memberlakukan kesaksian saksi uddengan ketat. Faktor-faktor yang menimbulkan adanya perbedaan sistem udpembuktian adalah: 1) visi dan misi pemerintahan masing-masing negara, 2) udsistem pemerintahan yang dianut, 3) kondisi budaya bangsa china berbeda dengan udbudaya bangsa Melayu-Mongolia, Dan kondisisosiologis masyarakat. Penulisan udini ditujukan khususnya untuk mengetahui perbedaan dan persamaan tersebut. ud udKata kunci : Sistem Pembuktian, KUHAP Indonesia, KUHAP RRC