Protokol Kyoto yang merupakan instrument Hukum Internasional terutama dalam perjanjian internasional perlu diratifikasi di Indonesia sesuai dengan aturan hukum dan tata perundang-undangan di Indonesia. Walaupun Protokol Kyoto ini telah berakhir ditahun 2012. Namun komitment Protokol kyoto dilajutkan dengan Komitment kedua yang dibahas dalam pertemuan pihak UNFCC dalam Konferensi Perubahan Iklim atau Conference of the Parties (COP) ke-19 dari Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Warsawa, Polandia, merupakan perundingan yang ke-9 dari Protokol Kyoto (CMP9). Hasil dalam pertemuan tersebut akan dilakukan dalam dua kerangka waktu penanganan perubahan iklim, yaitu implementasi hingga 2020 dan kesepakatan multilateral baru yang melibatkan semua negara Pihak (applicable to all parties) serta mengikat (legaly binding agreement) pasca 2020. Indonesia telah meratifikasi protokol kyoto namun pengaturan dan kebijakan sebagai tindak lanjut dari ratifikasi konvensi ini masih perlu untuk di teliti dengan cermat. Sehingga permasalahan yang dilihat adalah bagaimanakah perkembangan kebijakan hukum di Indonesia pasca ratifikasi dari protokol kyoto ini. Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan data lapangan sebagai data penunjang. Hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan adalah pasca ratifikasinya protokol kyoto, telah dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah yaitu PP Nomor 61 Tahun 2011 dan PP Nomor 71 tahun 2011. Peraturan Pemerintah ini menggagas beberapa gerakan yaitu GAN-GRK dan GAD-GRK. Sumatera Selatan sebagai provinsi yang selalu berpartisipasi aktif juga telah memiliki Pedoman GAD-GRK sebagai bentuk keseriusan mendukung tujuan pemerintah yaitu pengurangan emisi rumah kaca 26%.
展开▼
