MODEL KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS KOMUNITAS (Studi di Kampung Wisata Tani Kelurahan Temas Kota Batu, Jawa Timur)

摘要

Pariwisata berbasis komunitas merupakan alternatif untuk mengatasi ekonomi lokal dan juga upaya dalam mendukung kebijakan pemerintah. Model Collaboration Partnership diharapkan mampu meningkatkan responsivitas pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal dan lebih mendekatkan pelayanan Negara terhadap masyarakatnya. Hal ini selaras dengan RTRW Kota Batu yaitu perkembangan Kota Batu mengarah pada perkembangan Kota sebagai sentra pertanian, sentra wisata. Salah satu objek wisata yang dikembangkan dan digagas oleh masyarakat adalah Pengembangan Kampung Wisata Tani (KWT). KWT mulai diresmikan pada tahun 2013 oleh Walikota Batu Edy Rumpoko bertempat di Kelurahan Temas.ududMetode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian deskriptif, sumber data menggunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, adapun subyek penelitian adalah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, Kelurahan Temas, Kampung Wisata Tani dan Masyarakat, sedangkan lokasi penelitian ialah bertempat di Kelurahan Temas Kota Batu Jawa Timur. Analisa data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan/verifikasi, dengan menerapkan konsep dari Milles dan Huberman.ududAdapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pengembangan pariwisata melalui model Collaboration Partnership. Pengembangan desa wisataududberbasis komunitas ditujukan untuk menyejahterakan masyarakat lokal padaududkenyataannya belum berjalan secara optimal. Faktor ketidakoptimalan tersebutududadalah kurangnya koordinasi antar sektoral pemerintah, secara kelembagaanududmempunyai karakteristik peran yang kuat dalam mengatur. Kedua, kurangnyaududpemahaman masyarakat terhadap IT sebagai media promosi. Ketiga, belumududadanya peraturan daerah/walikota sebagai payung hukum dalam pengembanganududdesa wisata. Hal ini menjadikan kekuasaan manajemen kampung wisata taniududmenjadi sentralistik, sehingga hubungan pemerintah dengan masyarakat menjadiududkaku.