KONTROVERSI TERBITNYA SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN PADA SKH LOKAL (Analisis Framing Pemberitaan Kontroversi Terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463/Menhut-II/2013 Tertanggal 27 Juni 2013 Tentang Perubahan Peruntukan Lahan Periode Juli 2013 – Agustus 2013 pada Surat Kabar Harian Tr

摘要

Penelitian ini mengkaji pemberitaan tentang kontroversi terbitnya SKudMenhut No.463/Menhut-II/2013 di SKH Tribun Batam dan Batam Pos. Penelitianudini ingin melihat bagaimana kasus ini diberitakan oleh media massa. Sehingga,udrumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana media lokal Tribun Batamuddan Batam Pos membingkai pemberitaan kontroversi terbitnya SK MenhutudNo.463. Berangkat dari cara pembingkaian media lokal terhadap pemberitaan ini,udpenelitian ini kemudian dikembangkan menggunakan perspektif jurnalismeudlingkungan.udPenelitian ini menggunakan model framing milik Zhongdang Pan danudGerald M.Kosicki untuk menganalisis pada tahap level teks, sedangkan untukudlevel konteks menggunakan metode deep-interview yang kemudian di analisisudmenggunakan teori model proses framing milik Claes de Vreese. Data yanguddiperoleh dari analisis kedua level tersebut kemudian akan digabungkan dan akanudditarik sebuah kesimpulan dari hasil masing-masing media tersebut.udDalam pembahasan di temukan bahwa Tribun Batam dan Batam Posudmemiliki cara pandang yang berbeda terkait pemberitaan kontroversi SK MenhutudNo.463. Tribun Batam lebih bersikap menolak isi dari SK Menhut denganudpertimbangan lebih mementingkan kepentingan masyarakat Kepri, khususnyaudBatam. Sedangkan Batam Pos pada awal pemberitaan bersikap menolak karenaudSK Menhut merugikan dari sisi investasi di Batam. Namun, beberapa bulanudsetelah pemberitaan penolakan tersebut, Batam Pos mengubah arah pemberitaanudmendukung SK Menhut karena SK Menhut sebagai pintu gerbang untukudmelegalitas lahan yang semula hutan lindung menjadi kawasan komersil.udPenelitian ini juga menggunakan perspektif jurnalisme lingkungan. Keduaudmedia lokal ini mengakui masih minimnya pelatihan tentang jurnalismeudlingkungan. Sehingga, pemberitaan kontroversi terbitnya SK Menhut No.463udmenurut pengakuan awak redaksi kedua media lokal tersebut, tidak dapat ditarikudpada pendekatan lingkungan karena merupakan sengketa lahan sertaudpengembangan lahan hanya terpusat untuk sektor ekonomi dan komersil. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kedua media lokal ini memiliki caraudpandang yang berbeda, walaupun arah pemberitaan menolak SK Menhut, namunudcara pengemasan berita penolakan menjadi berbeda. Tribun Batam lebihudmementingkan kepentingan masyarakat Kepri khususnya Batam, sedangkanudBatam Pos lebih melihat SK Menhut merugikan dari sisi investasi.