IMPLIKASI YURIDIS SURAT EDARAN JAKSA AGUNGudNOMOR B- 1113/F/FD.1/05/2010 TERHADAP EFEK JERA PELAKUudKORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG–UNDANG NO. 20 udTAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASANudTINDAK PIDANA KORUPSI

摘要

Korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam upaya pemberantasan korupsi, Indonesia memiliki UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Jaksa sebagai pejabat yang berwenang melakukan penyidikan sebelum sampai ke persidangan. Tingginya kasus korupsi yang masuk ke kejaksaan melatarbelakangi dikeluarkannya Surat Edaran Kejaksaan Agung angka 1 No. B-1113/F/FD.1/05/2010 yang menyatakan bahwa terkait tindak pidana korupsi yang nilai kerugian Negaranya relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat still going on. Adapun yang menjadi masalah yaitu implikasi yuridis terhadap dikeluarkannya Surat Edaran Kejaksaan Agung angka 1 No. B-1113/F/FD.1/05/2010 terhadap efek jera dari pelaku tindak pidana korupsi; kekuatan hukum dari Surat Edaran Kejaksaan Agung No. B-1113/F/FD.1/05/2010 terhadap semangat pemberantasan korupsi dihubungkan dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan solusi untuk mengantisipasi tindak pidana korupsi skala kecil dengan tetap mempertahankan efek jera bagi pelaku.udMetode penelitian yang digunakan meliputi spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menganalisa objek penelitian dengan memaparkan situasi dan keberadaan objek penelitian sebagaimana adanya kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan, metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, tahap penelitian yaitu studi kepustakaan dilakukan dengan meneliti data sekunder dan penelitian lapangan dilakukan dengan observasi, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengiventarisasi, mengklasifikasi, dan mensistematisasi data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sedangkan penelitian lapangan dengan wawancara, alat pengumpul data studi kepustakaan berupa inventarisasi bahan-bahan hukum sedangkan penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan wawancara dan tape recorder, analisis data yuridis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan menyeluruh, lokasi penelitian studi kepustakaan yaitu perpustakaan UNPAS dan UNPAD sedangkan penelitian lapangan dilakukan di Kejaksaan Negeri Bandung, Kejaksaan Tinggi Jawa Baratt, dan Pengadilan Negeri Bandung Tindak Pidana Korupsi.udHasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, implikasi Surat Edaran Kejaksaan Agung No. B-1113/F/FD.1/05/2010 terhadap efek jera pelaku dilihat dari segi substansi bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, lebih tujuan hukum mengutamakan asas kemanfaatan, dan bertentangan dengan tujuan pemidanaan, dari segi struktur membuka peluang penyalahgunaan wewenang dalam menangani korupsi, dari segi kultur menimbulkan rasa tidak percaya terhadap kejaksaan, kedua Kekuatan dari Surat Edaran Kejaksaan Agung No. B-1113/F/FD.1/05/2010 terhadap semangat pemberantasan korupsi dihubungkan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, ketiga solusi untuk mengantisipasi tindak pidana korupsi skala kecil dengan tetap mempertahankan efek jera bagi dilakukan dengan upaya yang bersifat pencegahan (preventif) dan penekanan ( represif ).udKata Kunci : Implikasi Yuridis, Jaksa Agung, Efek Jera, Pemberantasan KorupsiududCorruption is a deed harming the state either directly or indirectly. Corruption in Indonesia is vast spreading in Indonesian people. In eradicating corruption, Indonesia promulgated Law No. 20, 2001 concerning the Eradication of Corruption with the District Attorney as the official authorized to investigate the case prior to be brought before the court. The high number of cases of corruption reported to the District Attorney Office was the background of the promulgation of Circular Letter issued by General Attorney Figure 1 No. B-1113/F/FD.1/05/2001 stating that it is necessary to consider not to process cases of corruption with relatively small amount of state loss otherwise it is still going on. The problems are the juridical implications of the promulgation of the Circular Letter issued by General Attorney Figure 1 No. B-1113/F/FD.1/05/2001 toward the deterrent effect for the corruptor; the legal standing of the Circular Letter issued by General Attorney Figure 1 No. B-1113/F/FD.1/05/2001 toward the spirit of eradicating the corruption related to Law No. 20, 2001 concerning the Eradication of Corruption and the solution to anticipate small scale corruption and retaining the deterrent effect for the offender.udThe research method used was descriptive analytical specification of research that is to analyze the research object by explaining the situation and existence of research object and to be analyzed to draw conclusion; approach method was juridical normative, a research of law studying the regulations and literatures related to problems studied; the stage of research was library study by studying secondary data and field study through observation, data collecting technique was through inventory, classification, and systemization of secondary data related to problems studied while field study was through interview. Data collecting tools such as inventory of law materials while field study was such as through questionnaire and tape recorder; data analysis was juridical qualitative by which the respondent’s responses were studied as a whole. The location of the research was library of UNPAS and library of UNPAD while the field study was conducted at Attorney High Office of West Java and Bandung District Court of Corruption.udThe conclusion showed that first, the implication of the Circular Letter issued by General Attorney Figure 1 No. B-1113/F/FD.1/05/2001 toward the deterrent effect from the substantive perspective is against the Law No. 20, 2001 concerning Corruption, the objectives of the law prioritized the utility principles, and it was against the objectives of the criminalization. From the structure perspective, it opened the opportunity of abuse of power in handling corruption case. From the cultural perspective, it made the public to not trust the attorney; second, the legal standing of the Circular Letter issued by General Attorney Figure 1 No. B-1113/F/FD.1/05/2001 issued by General Attorney Figure 1 No. B-1113/F/FD.1/05/2001 toward the spirit of eradicating corruption related to the Law No. 20, 2001 concerning the Eradication of Corruption was that it did not have binding force since it was not included in the regulation mentioned in the hierarchy of regulation; third, the solution to anticipate the small scale corruption but retain the deterrent effect for the offender through preventive and repressive efforts.udKeywords: Juridical implication, General Attorney, Deterrent Effect, Eradication of Corruption.