REPRESENTASI PERAMPASAN HAK HIDUP INDIVIDU YANG DIANGGAP TAPOL DALAM NOVEL MENCOBA TIDAK MENYERAH KARYA YUDHISTIRA A.N.M MASSARDI : Tinjauan Hegemoni Gramsci

摘要

Penelitian ini mengangkat tema sosial yang sering muncul dalam karya sastra dan disertai dengan adanya fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah ditemukannya permasalahan tentang perampasan hak hidup individu yang dianggap tapol. Dengan demikian diperlukan penelitian terhadap novel Mencoba Tidak Menyerah Karya Yudhistira ANM Massardi ini. Rumusan penelitian ini meliputi (1) bagaimana struktur novel Mencoba Tidak Menyerah karya Yudhistira ANM Massardi? (2) bagaimana representasi Perampasan Hak Hidup Individu Yang Dianggap Tapol Dalam Novel Mencoba Tidak Menyerah Karya Yudhistira ANM Massardi Berdasarkan Identisifikasi Hegemoni Gramsci. Untuk menjawab penelitian ini peneliti menggunakan teori hegemoni Gramsci. Dalam novel ini yang menjadi tokoh utamanya adalah tokoh Aku. Tokoh Aku menjadi korban akibat salah satu keluarganya dituduh sebagai simpatisan PKI. Keadaan ini membuat keluarga tokoh Aku menjadi susah, tidak nyaman, dan kondisi ekonomi keluarganyapun berubah. Keadaan ini memang nyata apa adanya, bahkan hingga sekarang orang-orang yang diduga termasuk simpatisan mendapatkan perlakuan berbeda. Keadaan inilah yang mengakibatkan seseorang menjadi kehilangan hak hidup sebagai individu. Mereka dikucilkan dari lingkungan bahkan ada yang dibunuh karena diduga terlibat dengan peristiwa-peristiwa G 30 S. Mereka yang dianggap simpatisan tidak mendapatkan perlakuan hukum sebagai mana mestinya. Identifikasi hegemoni pada novel ini, salah satunya bisa terlihat pada peristiwa sebelum dan sesuadah G 30 S dengam Munculnya ORMAS, ORPOL, Pers, dan militer. Ini berdampak pada hilangnya tokoh ayah karena disinyalir teribat menjadi anggota PKI, pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga PKI dan PKI. Melalui penggambaran realitas kejadian yang terdapat dalam novel ini, peneliti dapat merasakan bagaimana pengaruh hegemoni bisa membuat orang-orang melakukan perilaku yang seharusnya tidak dilakukan. Padahal, perilaku tersebut merupakan perilaku yang salah karena melanggar Pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”)