首页> 外文OA文献 >PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001udTENTANG MEREK TERHADAP PELAKU PEMALSUAN MEREKud(STUDI DI DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAANudINTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMudDAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA)
【2h】

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001udTENTANG MEREK TERHADAP PELAKU PEMALSUAN MEREKud(STUDI DI DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAANudINTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMudDAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA)

机译:刑事制裁在2001年第15号法律中的适用ud关于反对品牌交易的品牌(权利总督研究知识产权法务部和人权部印度尼西亚最高法院)

摘要

SULISTYANTO WIDAGDO. E0011305. PENERAPAN SANKSI PIDANA udDALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG udMEREK TERHADAP PELAKU PEMALSUAN MEREK (STUDI DI udDIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL udKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAN MAHKAMAH AGUNG). udFakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum ud(Skripsi). 2015.udPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan ketentuan udpidana dalam Undang-Undang tersebut terhadap pelanggaran pemalsuan merek udyang terjadi di Indonesia dan apakah sanksi pidana dalam Undang-Undang udtersebut dapat menekan angka pertumbuhan merek palsu.udPenelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, yang bersifat uddeskriptif dan dengan metode kualitatif. Data atau bahan hukum yang digunakan udadalah data primer yang diperoleh langsung dari Direktorat Jenderal Hak udKekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung udRepublik Indonesia dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan udkepustakaan, dokumen, buku, dan laporan-laporan. Teknik pengumpulan data udyang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara. Berikutnya uddianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.udBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa udpenegakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 udtentang Merek terhadap pelanggaran pemalsuan merek dapat dilaksanakan oleh udPenyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) uddi Dirjen HKI dan dilihat dari Hakim dalam memutus perkara yang penulis udperoleh dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut data yang penulis udtemukan dalam penelitian, dapat dilihat bahwa sanksi pidana dalam Undangundang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek belum bisa menekan angka udpertumbuhan merek palsu. Hal ini dikarenakan masih besarnya intensitas udpemalsuan atau pelanggaran merek. Berikutnya dilihat dari putusan juga belum uddirasakan memberikan efek jera, sebab sanksi dari putusan tersebut jauh dari udsanksi maksimal dan masih terkesan ringan.udKata Kunci: Penerapan, Sanksi Pidana, Merek
机译:SULISTYANTO WIDAGDO。 E0011305。关于品牌法审核的2001年第15号法律的刑事制裁的实施(形成商标形式(研究奥迪指示知识产权和市场权利的一般形式)。 ud泗水Sebelas Maret大学法学院。法律写作(论文)。 2015年,本文旨在研究如何执行该法令中针对印度尼西亚发生的违反商标欺诈行为的法律规定,以及该法中的刑事制裁是否可以降低假冒品牌的增长率。经验法则,具有描述性和定性方法。使用的法律数据或材料是直接从法律和人权部知识产权局和印度尼西亚共和国最高法院获得的原始数据,以及从图书馆的材料,文件,书籍和报告中获得的辅助数据。进行的数据收集技术是通过文献研究和访谈进行的。接下来,用定性描述技术进行分析,基于研究和讨论的结果,可以得出结论,公务员(PPNS)可以执行2001年第15号法律中关于商标假冒违法行为的刑事规定。知识产权总干事,并从法官那里裁定提交人从印度尼西亚共和国最高法院获得的案件。根据作者在研究中发现的数据,可以看出2001年第15号法律中关于商标的刑事制裁未能抑制假冒品牌增长的数量。这是由于假冒或违反品牌行为的强度仍然很大。裁定的下一步还没有被认为具有阻吓作用,因为裁定的制裁远非最大制裁,而且似乎仍然温和。

著录项

  • 作者

    Widagdo Sulistyanto;

  • 作者单位
  • 年度 2015
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号