EFEKTIVITAS BIROKRASI PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI udTERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN udPERKEBUNAN ud(STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TENGAH)

摘要

The purpose of this study was to describe the effectiveness of administrative udlaw enforcement bureaucracy towards fulfillment of obligations plantation udcompany (case study in Central Java province), which was under the management udof the related bureaucracy that is The Plantation Central Java province and the udnational land Agency in the framework of the processing of the estate the Sepik, udparticularly associated with the supervision and implementation of effectiveness: udthe sanctions made by the Plantation Central Java provinceNational Land Agency, udin large plantations, curbing obstacles faced in the course of supervision, the udapplication of sanctions against the fulfillment of obligations the company udplantation.udThis study uses empirical approach is deskripstif, learn the symptoms udthrough analyzing the effectiveness of legal bureaucracy on administrative law udenforcement against the fulfillment of obligations of the plantation companies (a udcase study in Central Java province). The type of data used, namely primary data udand secondary data. Data collection techniques used are interviews in order to udobtain a valid primary data from the parties involved with the objects examined udand studies Librarianship as a tool used by the data written to the learning udmaterials related to the material. Technical analysis with qualitative data used.udBased on the research results and discussion conclusion generated with the udfollowing: a first implementation of the monitoring and implementation of udsanctions made by the Estates of Central Java province on the fulfillment of udobligations of plantation companies have not been effective with the provisions udcontained in the Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Permentan No. 07 ud/Permentan/OT.140/2/2009. Both the implementation of the action undertaken by udthe national land Agency of company plantations not yet efektiv with provisions udin Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Jo Peraturan Kepala Badan udPertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Peraturan Kepala Badan udPertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010. The third obstacle faced by the udbureaucracy with the granting of permission to land and the acquisition of land, udinappropriate regulations and any spilled a weak supervision, overlapping and udlack of public support in the formation of institutions of OrganistsududTujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas birokrasi udpenegakan hukum administrasi terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan udperkebunan (studi kasus di Provinsi Jawa Tengah) yang berada dibawah udpengelolaan birokrasi yang terkait yaitu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah uddan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka pengolahan perkebunan yang udberdaya guna, khususnya dikaitkan dengan: efektivitas pengawasan dan penerapan udsanksi yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Badan udPertanahan Nasional dalam penertiban perkebunan besar, kendala yang dihadapi uddalam rangka pengawasan, penerapan sanksi terhadap pemenuhan kewajiban udperusahaan perkebunan.udPenelitian ini menggunakan pendekatan empiris bersifat deskripstif, udmempelajari gejala hukum dengan menganalisa mengenai efektivitas birokrasi udpenegakan hukum adminitrasi terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan udperkebunan (studi kasus di Provinsi Jawa Tengah). Jenis data yang digunakan udyaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan udyaitu wawancara untuk memperoleh data primer yang valid dari pihak yang udterlibat dengan objek yang diteliti dan studi kepustakaan sebagai alat yang uddigunakan melalui data tertulis dengan jalan mempelajari bahan-bahan berkaitan uddengan materi. Teknis analisis data yang digunakan dengan kualitatif.udBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan dengan udberikut: Kesatu pelaksanaan pengawasan dan penerapan sanksi yang dilakukan udoleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah terhadap pemenuhan kewajiban udperusahaan perkebunan belum efektif dengan ketentuan yang terdapat dalam udUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Permentan No. 07 ud/Permentan/OT.140/2/2009. Kedua pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh udBadan Pertanahan Nasional terhadap perusahaan perkebunan belum efektiv uddengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Jo udPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan udPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010. Ketiga udkendala yang dihadapi oleh birokrasi dengan adanya pemberian ijin lahan dan udpembebasan lahan, peraturan yang tidak tepat dan adanya tumpah tindih, udpengawasan yang lemah dan adanya dukungan publik pada pembentukan lembaga udorganis.