IMPLEMENTASI PASAL 78 AYAT (15) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999TENTANG KEHUTANAN DALAM PUTUSAN HAKIM (STUDI TENTANG PENENTUAN STATUS BARANG BUKTI ALAT-ALAT ATAU ALAT ANGKUT DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING )

摘要

Anry Widyo Laksono, S. 3201018, Implementasi Pasal 78 Ayat (15) udUndang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang KehutananDalam Putusan Hakim ud(Studi Tentang Penentuan Status Barang Bukti Alat-Alat Atau Alat Angkut Dalam udTindak Pidana Illegal Loging ). TesisProgram Pascasarjana Universitas Sebelas Maret udSurakarta)udPermasalahan penelitian ini adalah, pertama mengapa terdapat perbedaan oleh udhakim dalam mengimplementasikan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan udtentang alat-alat atau alat angkut dalam tindak pidana illegal loging?. Kedua Apakah udyang menjadi dasar pertimbangan hakim menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) udUndang-undang Kehutanan dengan tidak melakukan perampasan untuk negara udterhadap alat-alat atau alat angkut yang dipergunakan dalam tindak pidana illegal udloging? udTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertama mengetahui alasan –udalasan yang melatar belakangi Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 78 ayat (15) udUndang-undang Kehutanan secara imperatif.Kedua mengetahui dasar pertimbangan udhakim menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dalam udtindak pidana illegal loging.udPenelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis, dengan metode udpengkajian kwalitatif terhadap putusan-putusan Pengadilan Negeri yang telah memutus udperkara illegal loging baik yang menyimpangi maupun yang menerapkan ketentuan udPasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri udBoyolali,Pengadilan Negeri Tanjung, Pengadilan Negeri Muaro, Pengadilan Negeri udLimboto, Bojonegoro dan Ngawi, jenis datanya adalah data Primer dan data sekunder. udPenentuan informan dengan sistem purposive sampling. Teknis pengumpulan data udadalah wawancara mendalam indepth interviewing dan studi kepustakaan. Teknis udanalisis menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan teknik analisis siklus.udKesimpulan yang didapat adalahalasan – alasan yang melatar belakangi udperbedaan para hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang udKehutanan secara imperatif ada tujuh yaitu : a) Adanya inkonsistensi petunjuk yang uddikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia , b) Substansi/bunyi ketentuan udPasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan yang tidak jelas/tegas. c) Adanya udperbedaan nilai yang ditekankan oleh Majelis Hakim. d) Adanya perbedaan faham udhukum yang diikuti Majelis Hakim, e) Adanya perbedaan penafsiran (interpretasi) udterhadap Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan, f) Adanya perbedaan latar udbelakang pendidikan dan pengalaman Hakim. g) Adanya faktor-faktor ekstern yaitu udadanya intervensi terhadap proses peradilan , adanya berbagai tekanan serta faktor udsistem pemerintahan (politik).ud Sedangkan dasar pertimbangan hakim menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat ud(15) Undang-undang Kehutanan dengan tidak melakukan perampasan untuk negara udterhadap alat-alat atau alat angkut yang dipergunakan dalam tindak pidana illegal udloging adalah a) Pasal 28 ayat (1) Undang-undang no. 4 tahun 2004 sebagai udpembaharuan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok udkekuasaan Kehakiman, b) Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan udJajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 tanggal ud2 sampai dengan 6 September 2007 di Makasar, c) Pasal 39 KUHP dan d) Asaz “ Tiada udpidana jika tidak ada kesalahan “ (geen straf zonder schuld)