IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENARIKAN RETRIBUSI TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMAudDI KECAMATAN SAMPANGudKABUPATEN SAMPANGud(Studi Kasus PKL Disekitar Monumen Kota Sampang)

摘要

Kegiatan ekonomi sektor informal pedagang kaki lima di daerah perkotaan berkembang dengan sangat pesat. Beberapa permasalahan lingkungan yang timbul akibat kegiatan perdagangan kaki lima antara lain masalah kebersihan, keindahan, ketertiban, pencemaran, dan kemacetan lalu lintas. Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimanakah implementasi kebijakan penarikan retribusi tempat usaha pedagang kaki lima di daerah sekitar monumen kota Sampang ? sedangkan penelitian ini bertujuan “untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penarikan retribusi tempat usaha pedagang kaki lima di daerah sekitar monumen kota Sampang”. Pedoman yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perda No.27 Tahun 2002 yang berisi tentang tentang retribusi pengaturan tempat dan usaha pedagang kaki lima. Situs penelitian dilakukan di alun-alun kota Sampang dan yang fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi kebijakan Perda Daerah Kota Sampang Nomor 27 Tahun 2002 tentang retribusi pengaturan tempat dan usaha pedagang kaki lima sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Camat Kota Sampang, Satpol PP dan para pedagang kaki lima di alun-alun kota Sampang.udDalam penelitian kualitatif digunakan variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah implementasi kebijakan retribusi pengaturan tempat usaha pedagangan kaki lima di daerah sekitar monumen kota Sampang Madura. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Depth Interview, Observasi dan Dokumentasi.udHasil dalam penelitian ini yang mengenai kebijakan retribusi pengaturan tempat usaha pedagang kaki lima di daerah sekitar monumen kota Sampang yang pertama yaitu mengenai ketentuan retribusi yang diatur dalam Perda No.27 Tahun 2002 Kota Sampang kebanyakan para pedagang ada yang tidak keberatan dan ada pula yang keberatan dengan penarikan retribusi yang dibebankan kepada para pedagang, kemudian mengenai tata cara pembayaran retribusi diatur dalam Perda 27 Tahun 2002 Kota Sampang yaitu pembayaran retribusi diatur dalam Perda 27 Tahun 2002 Kota Sampang dan bagi yang terlambat membayar retribusi akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu kebanyakan pedagang keberatan dan ada juga yang keberatan dengan penarikan retribusi yang dibebankan kepada para pedagang karena para pedagang menganggap penarikan retribusi memberatkan para pedagang.