TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KONFLIK HORIZONTAL ANTAR PERGURUAN SILAT DI KABUPATEN NGANJUK - JAWA TIMUR (Studi Kasus Konflik Antara Perguruan Silat Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo)

摘要

Keyword : Peran Kepolisian, Konflik Horizontal, Perguruan Silat Setia Hati Terate& Setia Hati Winongo. Roles, Police, Horizontal Conflict, Setia Hati Terate, Setia Hati Winongo.ududKonflik horizontal antara perguruan silat Setia Hati Terate (SHT) dengan Setia Hati Tunas Muda Winongo (SHW) terjadi sejak tahun 1944 di wilayah Karesidenan Madiun semenjak meninggalnya Eyang Soero selaku pendiri aliran Setia Hati. Bermula dari perbedaan pandangan ideologi ke-SH-an di mana masing-masing pihak mengklaim bahwa diri mereka-lah yang paling benar, semakin menajam karena pengaruh iklim politik sejak tahun 1945 hingga tahun 1965. Antara 1945-1965, diantara anggota salah satu perguruan diduga berafiliasi dengan PKI. Sementara perguruan yang lain menganggap ilmu ke-SH-an berbasis ajaran Islam, hal tersebut semakin mempertajam persetruan keduanya. Konflik tersebut meluas hingga ke beberapa daerah, salah satunya Kab.Nganjuk. Tawuran massal-pun kerap terjadi dengan kekerasan dan perusakan atribut salah satu perguruan. Konflik horizontal dalam sebuah masyarakat sosial tentu bisa mengancam integrasi-keamanan-ketertiban masyarakat. Peran Kepolisian dalam menangani konflik menjadi salah satu kunci demi terciptanya ketertiban masyarakat, sesuai dengan fungsi Kepolisian dalam Pasal 2 UU No.2/2002.ududPenulisan hukum ini menganalisa mengenai latar belakang konflik antara SHT dan SHW; upaya pihak Kepolisian dalam menangani konflik tersebut; dan apa saja yang menjadi kendala dalam penanganan konflik antar perguruan silat di Kab.Nganjuk. Analisa dilakukan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik analisa deskriptif kualitatif.ududKesimpulan hasil analisa penelitian ini menyebutkan bahwa upaya penangan konflik antara SHT dan SHW yang dilakukan oleh pihak Polres Nganjuk adalah dengan melakukan mediasi guna menghasilkan sebuah perjanjian damai antara kedua belah pihak. Akan tetapi perjanjian damai tersebut tidak disertai dengan adanya kesepakatan secara tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga masih rawan adanya pelanggaran atas hasil mediasi yang telah dilakukan. Kendala lain yang dihadapi adalah belum optimalnya peran masing-masing pimpinan organisasi dalam menertibkan anggotanya; termasuk adanya indikasi keterlibatan pihak-pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan konflik untuk kepentingan pribadi. Sampai hari ini konflik tersebut masih belum selesai hingga akarnya, sebagai salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pihak Kepolisian demi terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.