Kewenangan Absolut Peradilan Umum Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Perjanjian Investasi (Investment Agreement) Berklausula Artbitrase (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 629/PDT/2011/PT.DKI, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 862K/Pdt/2013 dan Nomor: 238PK/PDT/2014)

摘要

Keyword : Perjanjian Investasi, Perbuatan Melawan Hukum, Kewenangan MengadiliududBerawal dari Utang PT. CTPI yang di Rekstruktirisasi oleh PT. Berkah Karya Bersama (PT. BKB) tertuang pada Perjanjian Investasi tahun 2002 yang dilakukan PT. BKB dan Pemegang Saham PT. CTPI yang memuat Klausul Arbitrase. Pada Perjanjian PT. BKB telah meyediakan dana US$55 Juta dan akan mendapatkan 75% saham TPI. Pelaksanaan Pengalihan 75% saham dengan memberikan Surat Kuasa 3 Juni 2003 kepada PT. BKB untuk memanggil dan hadir pada RUPSLB TPI yang telah dipakai oleh PT. BKB Tanggal 21 Juli 2003. Tanggal 16 Maret 2005 Surat Kuasa dicabut oleh pemberi kuasa sebagai Pemegang saham TPI. Pada 17 Maret 2005 diadakan RUPSLB PT. CTPI kemudian hasil Rapat tidak dapat dicatatkan pada Kemenkumham karena adanya Blokir oleh PT. Sarana Rekatama Dinamika (PT. SRD). Bermodal Surat Kuasa 3 Juni 2003, Tanggal 18 Maret 2005 PT. BKB melakukan RUPSLB untuk merealisasikan 75% saham TPI. Pada 2010 Pemegang Saham PT. CTPI menggugat PT. BKB dan PT. SRD dengan Perbuatan Melawan Hukum pada PN Jakarta Pusat atas dilakukannya RUPSLB 18 Maret 2005 oleh PT. BKB (T-I) dan Pemblokiran atas hasil RUPSLB 17 Maret 2005 yang dilakukan Penggugat oleh PT. SRD (T-II). Peneliti tertarik mengangkat Kompetensi Absolut Peradilan manakah yang berwenang, menggunakan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Hasil Penelitian menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara Absolut mempunyai Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum karena Gugatan bukan mempermasalahkan Wanprestasi Isi Perjanjian Investasi dan Para Pihak yang digugat dengan yang melakukan Perjanjian Terdapat Perbedaan sehingga PN Jakarta Pusat Tidak Terikat dengan ketentuan Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.