PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA LAYANAN PARKIR TERHADAP PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU DALAM KARCIS RDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNCAN KONSUMEN Dl WILAYAH KOTA

摘要

Sejak disahkan, masih banyak ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang udPerlindungan Konsumen (UUPK) yang diabaikan oleh pelaku usaha. Salah satunya udadalah pencantuman klausula baku dalam karcis parkir. Apabila terjadi kehilangan udkendaraan yang diparkir, selama ini konsumen menjadi pihak yang selalu dirugikan, udkarena pelaku usaha penyedia jasa layanan parkir menolak untuk memberikan ganti rugi uddengan alasan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab konsumen sebagaimana udklausula yang tercantum dalam karcis parkir. Untuk itulah dilakukan penelitian mengenai udperlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa layanan parkir terhadap penggunaan udklausula baku dalam karcis parkir berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang udPerlindungan Konsumen (UUPK) di wilayah kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan uduntuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPK kepada udkonsumen pengguna jasa layanan parkir terhadap penggunaan klausula baku dalam udkarcis parkir. Data yang digunakan adalah dara primer dan data sekunder. Data primer uddiperoleh dari penelitian lapangan dengan alat wawancara dan kuesioner, sedangkan data udsekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa udperlindungan hukum yang diberikan UUPK terhadap konsumen pengguna jasa layanan udparkir adalah dengan menyediakan altematif penyelesaian masalah dengan jalan udmusyawarah atau dengan mengajukan tuntutan hak langsung melalui lembaga peradilan uduntuk menuntut ganti kerugian.. Alternatif kedua lebih menjamin perlindungan hukum udkarena memberikan kepastian hukum kepada konsumen, di samping itu pengadilan udnegeri di Yogyakarta telah pemah memberikan putusan yang menyatakan bahwa udklausula baku dalam karcis parkir yang berisi pengalihan tanggung jawab pelaku usaha udadalah. cacat hukum sehingga tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum. Upaya udyang dilakukan pelaku usaha penyedia jasa layanan parkir di Yogyakarta dalam udmensikapi ketentuan tentang larangan pencantuman klausula baku ini kurang kondusif, udkarena mereka tetap mencantumkan klausula tersebut dengan alasan sekedar sebagai udperingatan kepada konsumen untuk ikut serta menjaga keamanan kendaraan yang uddiparkir, walaupun pelaku usaha menyatakan akan konsekuen tidak akan menghindar uddan tanggung jawab memberikan ganti rugi apabila terjadi kehilangan kendaraan yang uddiparkir. Kondisi ini perlu dibenahi misalnya dengan mencanturnkan hak dan kewajiban udkonsumen dan pelaku usaha dalam karcis parkir, di samping perlunya secara selektif dan udefisien dilakukan sosialisasi UUPK di kalangan masyarakat konsumen dan pelaku usaha. ud