Analisis Undang-Undang NO. 1 tahun 1974 dan KHI terhadap diterimanya izin poligami karena ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai dengan sunah Nabi Muhammad SAW dalam penetapan NO. 1913/PDT.G/2015/PA.Sda

摘要

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan dalam memutuskan perkara yang berjudul “Analisis Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Dan KHI Tentang diterimanya izin poligami karena ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. No.1913/Pdt.G/2015/PA.Sda.” bagaimana dasar pertimbangan hakim dan bagaimana analisis yuridis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1913/Pdt.G/2015/PA.Sda. Data penelitian ini diperoleh dari pengadilan Agama Sidoarjo yang menjadi obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara, dan tehnik pustaka yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pola deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan masalah khusus yang berupa salinan putusan Nomor 1913/Pdt.G/2015/PA.Sda ini melalui teori atau dalil yang bersifat umum tentang Perkawinan, Poligami selanjutnya ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini Bahwa hakim mengambil pertimbangannya adalah Pertama, melihat situasi dan kondisi calon istri kedua pemohon secara mental yang karena trauma terhadap rumah tangga masa lalu yang KDRT. Pemohon & Termohon lebih besar keburukannya jika tidak diizinkannya melakukan Poligami. Kedua, berlandaskan Al-Quran bahwa hanya adil syaratnya. Ketiga, sudah adanya persetujuan dari istri pertama, terpenuhi secara materi maupun non materi oleh pemohon dan sanggup adil dengan membuat surat pernyataan. Bahwa walaupun dalam undang-undang hakim mengabaikannya akan tetapi hakim melihat kondisi lain yang lebih penting, lebih banyak maslahatnya menerima izin poligami tersebut. bahwa alasan poligami ini berbeda dari UU. Hakim boleh memberikan putusan yang berbeda, akan tetapi jika itu terus dilakukan maka pembatasan peraturan poligami secara ketat akan terjadi lemah dan mudahnya berpoligami. Penulis setuju apa dilakukan hakim karena hakim dinilai tepat & sesuai pasal 4 ayat 2 UU No. 1 1974 & UU No. 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 1 ayat 1. Analisis yang telah dipaparkan, kiranya para hakim sebaiknya melihat teori secara umum dan mendalam baik menggunakan teori yuridis/hukum Islam, yang pada prinsipnya mewujudkan ‘kemanfaatan’ kepada semua umat manusia, yang mencakupi ‘kemanfaatan’ dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Apabila terjadi kasus yang seperti ini, dengan meneliti fenomena poligami liar yang terjadi pada masyarakat, sehingga memberi penilaian yang bagus untuk orang yang mau melakukan izin poligami di pengadilan.