Analisis yuridis tehadap Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP perspektif siyasah syar'iyyah

摘要

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana analisis yuridis terhadap PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dan perspektif Siyasah syar'iyyah terhadap PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen yakni mengkaji isi bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, disertasi, artikel dan sumber lain yang berkaitan dengan penulisan ini. Analisis data menggunakan 'analisis data deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari segi hierarkis perundang-undangan dalam Pasal 24 A UUD 45 memberikan pengakuan wewenang terhadap Mahkamah Agung dalam membentuk peraturan asalkan diatur oleh undang-undang. Pasal 7 dan 8 UU No. 12 Tahun 2011 Jo. UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah acuannya. Pasal 8 beserta penjelasan dari undang-undang tersebut telah mengakui keberadaan PERMA sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang mengikat akan tetapi pengakuan tersebut tanpa menempatkannya di dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 7. Kedua, dari sisi penerapannya di pengadilan. PERMA tersebut masih relatif baru dan dianggap rancu karena isi dalam PERMA No. 02 Tahun 2012 dianggap mengubah isi dari KUHP. Dan menurut Perspektif Siyasah Syar'iyyah terhadap PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, pertama PERMA tersebut bisa dikatatakan telah berpihak kepada keadilan dan mengikuti prinsip-prinsip dasar siyisah syar'iyyah. Dalam hal ini rukhsah adalah elemen penting yang tidak dapat ditinggalkan. Karena dalam aturan rukhsah tersebut tersirat semangat mengenai keharusan untuk senantiasa memperhatikan dan memperhitungkan situasi dan kondisi dalam menerapkan hukum. Kedua PERMA tersebut adalah salah satu contoh keberanian Mahkamah Agung untuk memulai gerakan dan revolusi besar terkait perubahan hukum materiil maupun formil yang selama ini hanya selesai di rancangan undang-undang semata, khususnya RUU KUHP. Syad al diri'ah, adalah salah satu landasan berfikir dalam mencontohkan universalitas siyisah syar'iyyah.