Analisis yuridis terhadap pandangan hakim pengadilan agama di Jawa Timur tentang status istri dan anak pasca penolakan perkara isbat nikah poligami : Studi putusan pengadilan Agama Probolinggo nomor: 0164/pdt.G/2013/PA.Prob.

摘要

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (kualitatif) karena data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari pengadilan agama melalui proses wawancara. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer adalah para hakim pengadilan yang di wawancarai dan sumber data sekunder yaitu buku-buku pendukung tentang poligami. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif induktif.Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama di jawa timur dalam isbat nikah poligami putusan Nomor: 0164.pdt.G/2013/PA.Prob tidak mengabulkan isbat nikah bagi nikah poligami tersebut menggunakan Undang-undang Nomor 1 Th.1974 tentang perkawinan, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Th.1974 Pasal 43 ayat (1) anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, jika tanpa izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, keempat, tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam Peraturan Pemerintah R.I Nomor 45 Th.1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Th.1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, perkawinaan dan perceraian yang dilakukan oleh PNS harus mendapat izin dari atasan sesuai hirarki instansi.Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran: Diharapkan kepada para hakim yang menangani perkara-perkara perkawinan khususnya permohonan isbat nikah poligami untuk lebih teliti dalam memutuskan perkara permohonan isbat nikah, agar para pihak tidak mendapatkan akibat buruk dari putusan tersebut dan anak hasil dari pernikahan poligami secara siri tersebut mendapatkan perlindungan hukum, sehingga hak-hak keperdataannya terpenuhi.