Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin ud Terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil ud Peradilan Agama Bidang Perkawinan

摘要

Marliana HM. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin ud Terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil ud Peradilan Agama Bidang Perkawinan, skripsi Jurusan ud Ahwal Al-Syaksiyyah, Fakultas Syari’ah, Pembimbing (I) ud Dra.Hj.Wahidah.M.HI, Pembimbing (II) Zainal Muttaqin M.Ag.ud Penelitian ini berjudul Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Latar belakang penelitian ini adalah karena apabila ingin mengawini wanita WNI sebelum terjadinya perkawinan suami yang berkewarganegaraan asing diwajibkan membayar uang jaminan sebesar Rp.500 juta. Oleh karena itu RUU tersebut menjadi pro dan kontra dikalangan para hakim karena terdapat unsur pembayaran dimuka/sebelum terjadinya perkawinan, maka berkaitan hal tersebutlah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat hakim (dalam hal ini ketua Pengadilan Agama beserta Wakil dan Para Hakim kota Banjarmasin) dalam menanggapi permasalahan ini beserta alasan yang mereka pergunakan.udPenelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu melakukan penelitian terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Sifat penelitian ini adalah mendeskripsikan seluruh pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Banjarmasin. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, data yang diperolah kemudian diolah dengan teknik Editing, Kategorisasi dan Tabulasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif.udDari hasil penelitian, terdapat dua perbedaan pendapat tentang Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Bidang Perkawinan tersebut, yaitu ada tujuh orang responden yang menyatakan setuju, alasan yang mereka gunakan adalah karena rancangan undang-undang ini tujuannya menjaga dan melindungi hak-hak dan martabat wanita Indonesia pada bidang perkawinan agar perkawinan tersebut tertib pada hukum dan ketentuan yang berlaku bagi Perkawinan Beda Kewarganegaraan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan dan untuk menghindari hal-hal yang merugikan dikarenakan status kewarganegaraan yang tidak mendapat kejelasan. Dalil yang mereka pergunakan adalah Hadist Rasulullah SAW riwayat Bukhari. Sedangkan tiga orang responden lainnya menyatakan tidak setuju, alasannya karena jika di dalam Rancangan Undang-Undang terdapat unsur pembayaran/denda tersebut di muka atau sebelum terjadinya perkawinan, dikarenakan apabila denda tersebut diharuskan hanya ketika suami melakukan perbuatan penganiayaan atau KDRT, karena itu berakibat terjadinya ketidakadilan pada salah satu pihak. udPenulis lebih cenderung menyetujui adanya RUU tersebut, karena para wanita Indonesia menjadi terlindungi hak-hak dan martabatnya dan juga berkaitan dengan pembayaran atau denda yang diharuskan dalam RUU tersebut merupakan suatu bentuk sayang suami kepada istri, karena uang tersebut nantinya juga akan mereka pergunakan bersama-sama, namun masih perlu ada pertimbangan-pertimbangan dalam pematangan RUU, agar dapat diterima dikalangan masyarakat.