FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAPudPENGGUNAAN DANA DESA DIHUBUNGKAN DENGAN PERMENDES NOMOR 22udTAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN

摘要

Dana desa merupakan bentuk bantuan dari pemerintah sebagai saranaudpenunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Anggaranudpemerintah yang diberikan kepada desa pada hakikatnya digunakan untukudmeningkatkan pembagunan di desa. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikanudsebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena dana desaudjumlahnya cukup besar maka dalam pengalokasiaan dana desa tersebut diperlukanudfungsi Badan Permusyawarahan Desa (BPD) agar dana tersebut tersalurkan untukudkepentingan pembangunan di desa. Penetapan prioritas penggunaan dana desa telahuddijelaskan dalam Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan PrioritasudPenggunaan Dana Desa Tahun 2016. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarikudmeneliti, bagaimana fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)udterhadap penggunaan dana desa dihubungkan dengan Permendes Nomor 22Tahunud2016 , bagaimana mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)udterhadap penggunaan dana desa dan apa hambatan dan upaya yang dilakukan BadanudPermusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi penggunaan danadesa.udPenelitian ini menggunakan Spefikasi penelitian deskriptif analisis danudmetode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Tahap penelitian yanguddigunakan adalah studi dokumen. Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan,udmaka data yang yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis secara yuridisudkuantitatif.udBadan Permusyawarahan Desa (BPD) berfungsi sebagai pengawas agarudpenggunaan dana desa tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di desa. MenurutudPermendes Nomor 22 tahun 2016 bahwa dana desa di proritaskan untuk membiayaiudpembangunan desa ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.udDalam proses pengawasan dana desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mewakiliudmasyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pelaksanaan program-program pemerintahuddesa. Pengawasan yang dijalankan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukanuddengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya, sertaudbesarnya dana yang digunakan adalah ukuran yang menjadi patokan pengawasan.udMekanisme pengawasan terhadap dana desa yang dibuat oleh Inspektorat JenderaludKementerian Dalam Negeri ada 3 (tiga) aspekyaitu : tahap pengawasanudprapenyaluran, penyaluran dan penggunaan dan pasca Penyaluran. Hambatan BadanudPermusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi dana desa diantaranya ialah : SDMudpendidikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kurang, pemberian gaji BadanudPermusyawaratan Desa (BPD) masih sangat kurang, minimnya fasilitas operasional,udkurangnya tanggungjawab atas tufoksi yang diberikan. Sedangkan upaya untukudmengatasi hambatan tersebut ialah: mengikutsertakan pendidikan dan pelatihanudaparatur Badan Permusyawaratan Desa, meningkatakan koordinasi antara BadanudPermusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa , dan pengadaan fasilitas dan saranaudpenunjang kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .udKata Kunci : Pengawasan, Dana Desa, Badan Permusyawaratan Des