MANIPULASI DATA ELEKTRONIK HASIL UJIAN SARINGAN MASUK UNIVERSITAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

摘要

Kemajuan dan perkembangan teknologi yang terjadi pada masa kini, khususnya di bidang telekomunikasi, multimedia dan informasi secara langsung maupun tidak langsung dapat merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan serta memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif yaitu dunia siber sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kejahatan secara langsung menggunakan media siber (karena tidak menguasai teknologi), dengan sengaja menggunakan jasa dari orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindak pidana, diantaranya manipulasi data elektronik ataupun peretasan sistem dengan tujuan agar dapat meraih keuntungan atau agar terwujud suatu kepentingan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk menganalisi apakah tindakan mengakses data memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana pengaksesan data secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tidak langsung sebagai aktor intelektual yang meminta dilakukannya manipulasi data terkait dengan tindak pidana manipulasi data elektronik; dan apakah solusi yang dapat dilakukan pemerintah sebagai upaya pemecahan masalah manipulasi data elektronik.udPenelitian ini dilakukan dengan mengunakan spesifikasi penelitan bersifat deskriptif analitis, dengan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus. Dalam peneltian ini data dikumpulkan, diverifikasi, diklasifikasi dan disistematisasi untuk selanjutnya dianalisis melalui prosedur penalaran deduksi dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif.udBerdasarkan hasil penelitian dan analisis diketahui bahwa mengakses data jika dilakukan secara melawan hukum maka dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana pengaksesan data secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Pelaku tidak langsung / manus domina / aktor intelektual yang meminta dilakukannya manipulasi data dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pebuatan yang dilakukan pelaku tidak langsung ini dianggap sama dengan perbuatan yang dilakukan pelaku langsung, sehingga ancaman sanksi maksimalnya sama seperti pelaku langsung / pembuat materil / manus ministra / auctor physicus; Solusi yang dapat dilakukan pemerintah sebagai upaya pemecahan masalah manipulasi data elektronik yaitu melalui cara preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi, pengawasan dan serta menyarankan perubahan sandi secara berkala kepada masing-masing pengelola data.ududKata kunci: Manipulasi Data Elektronik Hasil Ujian.