PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKUudUSAHA YANG MEMPRODUKSI DAN MENJUAL KOSMETIKudILEGAL YANG BERBAHAYA DITINJAU DARI UNDANGUNDANGudNO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DANudUNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANGudPERLINDUNGAN KONSUMEN

摘要

Perkembangan perekonomian yang pesat dan ilmu pengetahuan telahudmenimbulkan perubahan cepat pada produk-produk kosmetik sehingga banyakudberdiri industri-industri kosmetik ilegal, kosmetik yang merupakan kebutuhanudharian khususnya bagi kaum perempuan untuk mempercantik dan mengubahudpenampilan, tapi karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan kurangnyaudkesadaran dari pelaku usaha sehingga masih banyak kosmetik ilegal yangudberbahaya beredar di pasaran. Oleh Karena itu tanggung jawab pidana sebagaiudbentuk perlindungan konsumen dapat dilaksanakan sebagai sarana refresif danuddapat memberikan rasa keadilan dalam masyarakat. Permasalahan hukum yanguddikaji adalah kualifikasi delik dari pelaku usaha yang memproduksi dan menjualudkosmetik ilegal yang berbahaya berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009udtentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganudKonsumen, sistem pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha yangudmengedarkan kosmetik ilegal yang berbahaya berdasarkan Undang-UndangudPerlindungan Konsumen, dan upaya pemerintah dalam menanggulangi tindakudpidana peredaran kosmetik ilegal di pasaran.udMetode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini berupa spesifikasiudpenelitian bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan fakta berupa data danudrealita, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodeudpendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan menggunakanudpendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah undang-undangudterkait, tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan,udalat pengumpul data dengan studi kepustakaan dan wawancara, analisis datauddilakukan secara yuridis kualitatif.udHasil dari pembahasan penelitian ini menunjukan bahwa: pertama,udkualifikasi delik dari perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatanuddisini yang berupa kosmetik ilegal yang berbahaya yang dilakukan pelaku usahaudberdasarkan Undang-undang Kesehatan Pasal 106 adalah delik Commisionis,udyang apabila diuraikan unsurnya maka perbuatan tersebut melanggar aturan suatuudundang-undang. Kedua, terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegaludyang berbahaya berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen, dapatuddikenakan sistem pertanggungjawaban pidana perseorangan maupun korporasiuddengan doktrin strict liability maupun vicarious liability. Ketiga, upayaudpemerintah dalam upaya penanggulangan adalah melakukan pengawasan yang diudjalankan oleh BPOM terhadap peredaran kosmetik yaitu dengan bentuk pengawanudpre-market (sebelum produk dipasarkan) dan pengawasan post-market (setelahudproduk dipasarkan).udKata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku usaha, Kosmetik ilegaludyang berbahaya.