KEDUDUKAN CALON KEPALA DAERAH YANG MENJADIudTERSANGKA DIHUBUNGKAN DENGAN KUHAP JO UNDANGUNDANGudNO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATASudUNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPANudPERPU UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHANudGUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

摘要

Negara Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan Negara harus dijalankanudatas dasar hukum yang adil dan baik. Hukum menjadi landasan tindakan setiap Negara salahudsatu alasan mengapa Negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkanudhokum legitimasi demokrasi. Demokrasi sendiri memiliki arti pemerintahan rakyat, yaituudpemerintahan yang rakyatnya memegang peranan penting yang sangat menentukan sertauddemokrasi adalah sebuah kerja kultural, sosial dan politik sekaligus. Perkembangan systemuddemokrasi Indonesia yang dimana dengan perkembangannya ialah dengan dilakukannyaudpemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak. Seorang kepala daerah baik ituudkepala daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, merupakan suatu perpanjangan kewenanganudrakyat dalam pembangunan daerah. Dalam pencalonan pendaftaran seorang calon kepalauddaerah di usung oleh partai politik atau gabungan partai politik dan atau pendaftaran secaraudperseorangan. Maka dari calon kepala daerah yang akan mendaftarkan tersebut haruslahudbersih dari segala bentuk tindak pidana berdasarkanUndang No. 10 Tahun 2016 TentangudPerubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PerpuudUndang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali KotaudMenjadi Undang-Undang, dalam penetapan calon kepala daerah yang sudah terdaftar menjadiudtersangka tidak diatur karena dilindungi oleh asas praduga tak bersalah.udBerdasarkan latar belakang tersebut maka penulisan hokum ini dibuat berdasarkanudmetode penulisan deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, dan merujuk padaudKUHAP yang dihubungkan denganUndang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan KeduaudAtas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Undang-Undang No. 1udTahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang,udmengingat penelitian ini berdasarakan pada norma hokum dan asas-asas hokum pidana dalamudhokum positif serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka teknik pengumpulan dataudpenulis menggunakan studi kepustakaan yang didapat dari media cetak dan elektronik, sertaudwawancara dilapangan.udDengan demikian, demi tercapainya negara Indonesia yang menjunjung tinggiuddemokrasi parameter terwujudnya ialah pemilihan umum rekrutmen jabatan politik atauudpublik harus dilakukan berdasarkan pemilu yang langsung, terbuka dan jujur. Ciriudperkembangan demokrasi Indonesia saat ini ialah pemilihan kepala daerah secara langsungudoleh rakyat daerahnya, sejak berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentangudPenyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secaraudresmi bernama “pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah”. Oleh sebab ituuduntuk menjaga pemilihan langsung pilkada tersebut maka seorang calon kepala daerahudtersebut haruslah bersih dari segala bentuk indikasi tindak pidana. Jika calon kepala daerahudyang menjadi tersangka, padahal tersangka sendiri menurut KUHAP dalam Butir 14 adalahud“seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diudduga sebagai pelaku tindak pidana”, jadi berdasarkan bukti permulaan yang kuat seorangudcalon kepala daerah tersebut telah diduga melakukan tindak pidana. Jika kedudukanudtersangkatersebut di tetapkan setelah penetapan pendaftaran selesai, seorang kepala daerahudyang berkedudukan sebagai tersangka tetap memiliki hak-hak politik seperti dipilih, memilihuddan melakukan kampanye, tetapi karena kedudukannya sebagai tersangka ada kewajiabanudyang harus diselesaikan nya yaitu kewajiban secara pidana karena penetapannya sebagaiudtersangka.udKata Kunci : Demokrasi, Pilkada, Tersangka, Hak-hak tersangka