首页>
外文OA文献
>PENGENAAN PAJAK REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DIHUBUNGKN DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDUNG
【2h】
PENGENAAN PAJAK REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DIHUBUNGKN DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDUNG
ABSTRAKudPajak yang merupakan sumber penerimaan negara yang sangat vitaluddalam membiayai roda pembangunan dan pemerintahan dalam pemungutannyaudharus didasarkan pada undang-undang. Pengenaan pajak atas pemasangan iklanudatau reklame merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh PemerintahudDaerah Kota Bandung dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dariudsektor Pajak Reklame. Namun pada kenyataannya masih banyak penyelenggaraudreklame yang dalam pemasangannya tidak mengikuti Peraturan Daerah KotaudBandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Disisi lainudpajak yang dapat ditarik dari hasil penyelenggaraan reklame cukup besar danudsangat bermanfaat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalamudpenelitian ini Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentangudPenyelenggaraan Reklame mengatur pemasangan reklame di Kota Bandung,udmenganalisa adanya dampak pemasangan reklame yang tidak mengikutiudPeraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame bagiudPendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung dan menyelesaikan permasalahanudpemasangan reklame yang tidak mengikuti Peraturan Daerah Nomor 04 Tahunud2012 tentang Penyelenggaraan Reklame.ud Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis denganudmenggunakan metode penelitian yuridis normatif. Selanjutnya tahap yanguddigunakan adalah tahap penelitian kepustakaan, kemudian data yang telahudterkumpul akan dianalisis secara yuridis normatif berdasarkan kuantitatif danuddijelaskan dalam bentuk deskriptif analitisud Berlandaskan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04udTahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame dimana salah satu isinyaudmenyatakan bahwa izin penyelenggaraan reklame dapat diberikan kepadaudpenyelenggara reklame atau jasa periklanan/biro reklame apabila telahudmelengkapi persyaratan administrasi dan membayar pajak reklame. Sehubunganuddengan para penyelenggara reklame telah menyebabkan tidak maksimalnyaudpenerimaan kas daerah dikarenakan tidak membayar pajak, maka pemerintahudKota Bandung harus memberikan penyelesaian dan solusi atas pemasanganudreklame yang tidak berizin tersebut.udKata Kunci : Pengenaan Pajak Reklame, Penyelenggaraan Reklame,Pendapatan Asli DaerahududABSTRACTud Taxes which are a source of state revenue that is vital in the developmentudand administration, finance wheels in the collection should be based on the lawud. Taxation on or billboard advertising is one of the efforts made by theudGovernment of Bandung in order to improve the reception area of a sectorudAdvertising Tax . But in reality there are many organizers billboard installationuddoes not follow Bandung Regional Regulation No. 04 Year 2012 onudImplementation of Advertising . On the other hand the tax that can be drawnudfrom the results of the implementation of the billboard is quite large and veryudbeneficial to increase local revenue ( PAD ) . In this study Bandung RegionaludRegulation No. 04 Year 2012 on the Implementation of Advertisement arrangeudinstallation of billboards in the city of Bandung , analyzes the impact ofudinstallation of billboards that do not follow Regional Regulation No. 04 Yearud2012 on the Implementation of advertisement for local revenue ( PAD ) inudBandung and solve problems installation of billboards that do not followudRegional Regulation No. 04 Year 2012 on Implementation of Advertising .ud The study is descriptive analytical research using normative . The nextudstage is the stage of the research literature used , then the data that has beenudcollected will be analyzed by quantitative normative and descriptive analysisudare described in the formud Based on Article 8 of Bandung Regulation No. 04 Year 2012 on theudImplementation of the content of advertisement in which one of the states thatudpermission be given to the implementation of the billboard or billboardudadvertising service provider / agency if the advertisement has completed theudadministrative requirements and pay the advertisement tax . In conjunction withudthe organizers of the billboard has caused no maximum cash proceeds becauseudthe area does not pay taxes , then the government should provide closureudBandung and solutions for installation of billboards that are unlicensed.udKeywords : Advertising Tax Regulations, Advertising Revenue, Regional Tax Revenue
展开▼