KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS KETERLIBATAN PEGAWAI PEMASYARAKATAN DALAM PEREDARAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

摘要

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Namun pada kenyataannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan masih terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Narapidana yang melibatkan Pegawai Pemasyarakatan. Pegawai Pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil di yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang Pemasyarakatan. Tugas Lembaga Pemasyarakatan salah satunya yaitu menjaga Warga Binaan, melakukan pengamanan agar tidak terjadi pelarian dan masuknya barang yang dilarang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi pada kenyataannya ada Pegawai Pemasyarakatan yang menyalahgunakan jabatan dan tugasnya dalam tindak pidana peredaran Narkotika. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif. Kajian terhadap penelitian hukum normatif ini pada dasarnya adalah mengkaji hukum dalam kepustakaan (data sekunder) seperti inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum in concreto, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Penelitian dilakukan melalui tahap penelitian perpustakaan dan lapangan.udHasil penelitian faktor yang menjadi penyebab peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang melibatkan Pegawai Pemasyarakatan yaitu integritas pegawai kurang, overcrowding (kelebihan kapasitas) hunian sehingga berdampak pada longgarnya keamanan yang mengakibatkan tugas pembinaan, penjagaan baik di Pengamanan Pintu Utama (P2U), blok hunian tidak maksimal. Pegawai atau Petugas Pemasyarakatan yang terbukti melakukan tindak pidana umum dan khusus akan di serahkan kepada pejabat yang berwenang dan di proses secara hukum yang berlaku di Indonesia, karena perbuatannya telah menurunkan harkat dan martabat Pegawai Pemasyarakatan. Atas keterlibatan pegawai dalam peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.udKata kunci : Peredaran Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan, Pegawai Pemasyarakatan