HASIL TEMUAN BPK RI PADA DINAS BINA MARGAudBERKAITAN DENGAN BUKTI AWAL TINDAK PIDANAudKORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20udTAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANGudNOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANGudPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

摘要

Combating corruption requires increased transparency and accountability ofudthe public sector and the business world. In turn this will require a concerted effortudimprovement of accounting systems and the legal system in order to improve theudquality of work and integrate the work of inspectors and supervisors of financialudinstitutions, one of which is the Supreme Audit Agency (BPK). In this thesis, which isudthe identification of the problem is: Is the BPK findings can be regarded asudpreliminary evidence of corruption ?; The constraints of what is happening in termsudof law enforcement corruption is based on the findings of the BPK ?; andudBagimanakah enforcement of their findings on examination of the BPK at theudHighways Agency by Act No. 20 of 2001 on the Amendment of Act No. 31 of 1999 onudthe Eradication of Corruption and efforts to overcome ?.udThe approach used is a normative juridical approach is based on researchudconducted by the library or secondary data. Techniques used references studyudconducted by the research done by finding and collecting data that exist in theudliterature as well as legislation related to the problem under study. Specifications ofudthis research is a descriptive analytical form of depiction, study and analysis of theudprovisions in force, ie this method has the goal to provide a systematic overview,udfactual and accurate study of the object itself.udThe findings of the BPK can be regarded as preliminary evidence ofudcorruption, as a government agency or government official said to have committedudmisappropriation of funds that resulted in financial losses can be seen with the StateudAudit Reports (LHP) Audit Agency; The bottlenecks that occur in the case of lawudenforcement corruption based on the findings of which are internally BPK sectoraludego existence of Law Enforcement with BPK, externally salahsatunya is the high leveludof public trust in law enforcement is still low. Law enforcement related to the findingsudof the BPK, refers to the provisions of Article 8 paragraph (3) of Law No. 15 Yearud2006 regarding the Audit Board, stated that "If found in the examination of criminaludelements, BPK report the matter to the relevant authorities in accordance with theudprovisions of legislation no later than 1 (one) month from the known existence of theudcriminal element. Suggestions can be the writer suggested are: Need for clearudregulations on the position of the BPK findings brindikasi corruption to immediatelyudaddressed by law enforcement officers; and required the commitment of lawudenforcement in synergy by the BPK and the law enforcement authorities in order toudcreate the legal law enforcement agencies are authoritative.udKeyword: Findings BPK, Road Works, CorruptionudududPemberantasan korupsi memerlukan peningkatan transparansi sertaudakuntabilitas sektor publik dan dunia usaha. Pada gilirannya hal ini memerlukanudupaya terpadu perbaikan sistem akuntansi dan sistem hukum guna meningkatkanudmutu kerja serta memadukan pekerjaan lembaga pemeriksa dan pengawas keuanganudyang salah satunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada skripsi ini, yangudmenjadi identifikasi masalahnya adalah: Apakah temuan BPK dapat dikatakanudsebagai bukti awal adanya tindak pidana korupsi?; Hambatan-hambatannya apa yangudterjadi dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan hasil temuanudBPK?; dan Bagimanakah penegakan hukum terkait adanya hasil temuan BPK atasudpemeriksaan jalan pada Dinas Bina Marga berdasarkan Undang-Undang Nomor 20udTahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangudPemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta upaya penanggulangannya?.udMetode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridisudnormatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada kepustakaan atauuddata sekunder. Tekhnik yang digunakan dilakukan dengan cara studi kepustakanudyakni penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik yangudada dalam literatur maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan masalahudyang diteliti. Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis berupaudpenggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku,udyaitu metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis,udfaktual serta akurat dari objek penelitian itu sendiri.udHasil temuan BPK dapat dikatakan sebagai bukti awal adanya tindak pidanaudkorupsi, karena suatu instansi pemerintah atau pejabat pemerintah dikatakan telahudmelakukan penyelewengan dana yang mengakibatkan kerugian keuangan Negarauddapat dilihat dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan PemeriksaudKeuangan; Hambatan-hambatannya yang terjadi dalam hal penegakan hukum tindakudpidana korupsi berdasarkan hasil temuan BPK secara internal diantaranya yaituudAdanya ego sektoral dari Aparat Penegak Hukum dengan BPK, secara eksternaludsalahsatunya adalah adanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegakudhukum masih rendah. Penegakan hukum terkait adanya hasil temuan BPK, mengacuudpada ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentangudBadan Pemeriksa Keuangan, dinyatakan bahwa “Apabila dalam pemeriksaanudditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yangudberwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1ud(satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Saran yang dapat penulisudkemukakan adalah: Perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai kedudukan hasiludtemuan BPK yang brindikasi korupsi agar segera disikapi oleh aparat penegakudhukum; dan Diperlukan adanya komitmen penegakkan hukum secara sinergi olehudBPK dan Aparat Penegak Hukum demi menciptakan lembaga penegakkan hukumudhukum yang berwibawa;udKata Kunci: Hasil Temuan BPK, Pekerjaan Jalan, Tindak Pidana Korupsi