PEMBOBOLAN ATM MELALUI TEKNIK SKIMMING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

摘要

Di era globalisasi ini, selain ada hal positif yang bisa dimanfaatkan oleh setiap bangsa, khususnya di bidang teknologi, juga menyimpan kerawanan yang tentu saja sangat membahayakan. Bukan hanya soal kejahatan konvensional yang gagal diberantas akibat terimbas oleh pola-pola modernitas yang gagal mengedepankan prinsip humanitas, tetapi juga munculnya kejahatan di alam maya yang telah menjadi realitas masyarakat dunia. Munculnya kejahatan bernama “cyberspace” atau dengan nama lain “cybercrime” merupakan suatu pembenaran, bahwa era global ini identik dengan era ranjau ganas. Kejahatan ini merupakan tindak kejahatan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual dengan melibatkan pengguna internet sebagai korbannya.udDalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriftif Analisis, yaitu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengelola data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami. Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah.udPerbuatan pidana atau delik ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam Hukum Pidana delik (tindak pidana) dibagi lagi menjadi dua yaitu: delik aduan dan delik biasa, delik aduan adalah merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Jika dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena adanya kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dilihat dari perspektif hukum pidana, upaya penanggulangan cyber crime dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek kebijakan kriminalisasi (formulasi tindak pidana), aspek pertanggungjawaban pidana atau pemidanaan (termasuk aspek alat bukti/pembuktian), dan aspek jurisdiksi.udKata Kunci : Teknik Skimming, Kejahatan Siber, Kualifikasi Delik,udPertanggungjawaban Pidana.