Penilaian Good University Governance pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum: Studi di Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum di Kota Malang

摘要

Transformasi PT bermakna melaksanakan mandat regulasi tentang pembiayaan, akses, dan kualitas. Ada beberapa komponen kunci PT dalam menentukan arah strateginya, yaitu berorientasi pasar, mendokumentasikan perbedaan, melaksanakan nilai-nilai, mengukur budaya, institusi yang fleksibel, keberlanjutan pendanaan, inovasi pendidikan, dan melayani stakeholder. Dalam kontek PT di Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang mana telah mencanangkan konsep Higher Education Long Term Srategy (HELTS) tahun 2003-2010 yang bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu: autonomy, organizational health, dan nation's competitiveness. Ketiga pilar tersebut dapat terwujud secara baik jika konsep Good University Governance (GUG). Otonomi perguruan tinggi dapat diwujudkan jika perguruan tinggi melaksanankan GUG secara baik. UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, PP Nomor 23 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 dan PMK Nomor 119/PMK.05/2007, beberapa peraturan tersebut selaras dengan tuntutan konsep GUG. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah sejauhmana implementasi GUG di PT-BLU itu sendiri.ududTujuan penelitian ini adalah untuk melakukan penilaian implementasi GUG PTN-BLU di Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian prinsip GUG pada PTN-BLU di Kota Malang. Aspek penilaian meliputi aspek transparansi, aspek partisipasi, aspek supermasi hukum, aspek akuntabilitas, dan aspek efektifitas. Paradigma penelitian adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survei dengan sampel sejumlah 118 responden. Analisis data menggunakan pendekatan statistik deskriptif.ududHasil penelitian menunjukkan bahwa aspek transparan dalam kategori baik, dengan indikator rata-rata parameter penilaian 85,11%. Apek partisipasi dalam kategori baik, dengan indikator rata-rata parameter penilaian sebesar 81%. Aspek supermasi hukum dalam kategori baik, dengan indikator rata-rata parameter penilaian sebesar 83,28%. Aspek akuntabilitas kategori cukup, dengan indikator rata-rata parameter penilaian sebesar 78,66%. Terakhir aspek efektifitas kategori baik, dengan indikator rata-rata parameter penilaian sebesar 82%.