TINJAUAN YURIDIS TERHADAP YAYASAN PENYELENGGARA SEKOI AH SWASTA DALAM ERA OTONOMIDAERAH : Studi Kasus Terhadap Implementasi PP. No. 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional pada Yayasan PendidikanDasar dan Menengah'YPDM' Pasundan

摘要

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakatuddalam Sistem Pendidikan Nasional merupakan salah satu peraturan pelaksana dariudUndang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagaiudpedoman. peraturan pemerintah ini sudah seharusnya dilaksanakan oleh masyarakatudyang berperanserta dalam pendidikan. Untuk mengetahui sejauh mana peraturanudpemerintah ini diimplementasikan oleh masyarakat, maka penelitian yang dirujukanudkepada masyarakat khususnya yang menyelenggarakan sekolah swasta sebagai salahudsatu bentuk peranserta masyarakat perlu dilakukan. YPDMPasundan sebuah Yayasanudberbadan hukum selaku penyelenggara sekolah swasta dijadikan pilihan lokasiudpenelitian. Fokus penelitian ini diarahkan pada permasalahan : (1) Bagaimana PeraturanudPemerintah ini diimplementasikan oleh YPDM Pasundan, (2) Bagaimana bentukudkebijakan yang ditetapkan YPDM Pasundan, (3) Apakah implementasi peraturan ini diudYPDM Pasundan sesuai dengan peraturan lainnya, (4) Apakah peraturan ini masihudrelevan dengan era otonomi daerah. Studi ini menggunakan metode naturalistik dimanauddata yang dikumpulkan bersifat kualitatif yaitu berapa kata-kata. Untuk membedahudpermasalahan digunakan pendakatan secara Yuridis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa YPDM Pasundan tidakudmengimplementasikan peraturan pemerintah ini secara utuh. Ada beberapa hal yangudmenjadi alasannya yaitu kurangnya sosialisasi dari Dinas Pendidikan Propinsi JawaudBarat dan kuatnya pengaruh politis dari organisasi induknya yaitu Pengurus BesarudPaguyuban Pasundan. Hal ini menyebabkan timbulnya penyimpangan dari YPDMudPasundan yang terbukti dalam produk-produk hukum yang dihasilkannya tidak sesuaiuddengan ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan otonomi daerah, PeraturanudPemerintah ini masih memiliki relevansi yang cukup kuat karena kedua-duanyaudbernuansakan demokratis dimana masyarakat diberi kebebasan untuk memberikanudperansertanya dalam pembangunan sistem pendidikan nasional. Berdasarkan temuan tersebut, untuk melindungi Yayasan penyelenggaraudsekolah swasta, perlu dibuat sebuah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat dan/atauudKabupaten/Kota tentang Yayasan Penyelenggara Sekolah Swasta, yang mengacu padaudPeraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25udTahun 2000.ud