HUKUM JUAL BELI KARTU PAKET KUOTA INTERNET BERDSARKAN PERSPEKTIF SAYYID SABIQ (Studi Kasus Di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan)

摘要

Salah satu bentuk jual beli pada saat sekarang ini adalah jual beli kartu paket kuota internet,sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat di Jalan Imam Bonjol, jual beli tersebut hanya melihat dari segi keuntunggannya tanpa melihat hukum jual beli yang tidak diperbolehkan menurut syari’at agama Islam dan pandangan salah Ulama, Sayyid Sabiq. Dalam hal ini penulis tertarik membuat karya ilmiah skripsi dengan judul HUKUM JUAL BELI KARTU PAKET KUOTA INTERNET BERDSARKAN PERSPEKTIF SAYYID SABIQ (Studi Kasus Di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan), dengan permasalahan sebagai berikut: 1.) Bagaimana pengertian gharar dalam jual beli? 2.) Bagaimana pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet ini dilakukan? 3.) bagaimana hukum jual beli kartu paket kuota internet ditinjau dari perspektif Sayyid Sabiq?udTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jual beli secara teoritis berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq.Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet (studi kasus di jalan Imam Bonjol).Untuk mengetahui hukum jual beli kartu paket kuota internet ditinjau dari perspektif Sayyid Sabiq.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.udBerdasarkan perspektif Sayyid Sabiq, bahwa barang yang diperjual belikan harus diketahui keadaanya, jenis (kuantitas dan kualitas) dan harganya.Jika keduanya salah satunya tidak diketahui, jual beli menjadi tidak sah dan batal karena terdapat unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan (gahrar).Cara mengetahui barang yang diperjual belikan adalah cukup dengan melihatnya secara nyata, meski tidak diketahui kuantitasnya sebagaimana dalam jual beli juzaf (jual beli barang yang bisa ditakar dan ditaksir, namun tidak bisa ditakar dan ditaksir).Adapun jual beli barang yang masih berada dalam tanggungan, kuantitas dan kualitasnya harus diketahui oleh kedua pihak pelaku transaksi.