Pencabutan hak milik pribadi untuk kepentingan umum menurut fatwa majelis ulama indonesia nomor 8/munas vii/mui/12/2005 (studi kasus pembuatan jalan baru di desa sei muka kecamatan talawi kabupaten batubara)

摘要

Pencabutan Hak Milik Pribadi Untuk Kepentingan UmumudMenurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 8/MUNASudVII/MUI/12/2005 (Studi Kasus Pembuatan Jalan Baru di Desa SeiudMuka Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara). Perkembangan dalamudpembangunan semakin hari semakin meningkat. Hal ini dikarenakan adanyaudsemakin banyak pembungan –pembangunan yang digerakkan untukudmenopang kehidupan masyarakat. Kegiatan pembangunan gedung sekolahudinpres, rumah sakit, pasar, stasiun kereta api, tempat ibadah, jembatan,udpengadaan berbagai proyek pembuatan dan pelebaran jalan sertaudpembangunan lainnya memerlukan tanah sebagai sarana utamanya. Untukuditu perlu dilakukannya penelitian terhadap bentuk tindakan yang tidak sesuaiudyang menyebabkan ketidakadilan untuk seluruh masyarakat. Jawabanudsementara dari penelitian yang dilakukan Di Desa Sei Muka KecamatanudTalawi Kabupaten Batubara untuk melindungi hak-hak masyarakat, karenaudpemahaman masyarakat masih ketinggalan jauh terutama mengenai haludaturan yang berlaku. Upaya yang harus dilakukan adalah bersosialisasiudkepada masyarakat mengenai Fatwa MUI No. 8/MUNAS VII/MUI/12/2005udtentang pencabutan Hak Milik Pribadi Untuk Kepentingan Umum. Dalamudmelakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapanganuddengan cara mengumpulkan data, mengkaji, menganalisis masalah tersebut.udSetelah penulis melakukan penelitian, yang terjadi adalah hampir seluruhudmasyarakat yang berada di Desa Sei Muka Kecamatan Talawi KabupatenudBatubara ini tida memahami Fatwa MUI No. 8/MUNAS VII/MUI/12/2005 danudUndang-Undang yang mengatur mengenai hal pencabutan tanah, hal ituudmenyebabkan aturan yang berlaku m enjadi belum efektif dalam melindungiudhak-hak masyarakat sehingga menyebabkan kerugian serta ketidakadilan bagiudmasyarakat tersebut. Jadi, melindungi hak-hak masyarakat dan menciptakanudkeadilan hingga tidak ada lagi yang dirugian maka yang harus dilakukanudadalah meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat denganudmengadakan sosialisasi yang intensif agar semua memahami mengenai hakudmilik yang beralih karena untuk kepentingan umum.