首页> 外文OA文献 >EFEK INFORMASI ASIMETRI, POLITIK DAN BUDAYA TERHADAP PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN SENJANGAN ANGGARAN DI PEMERINTAH DAERAH. (Kajian dalam Rangka Pengembangan Model Pengangaran yang baik (Good Governance Budgeting) dengan Berbasis Kearifan Budaya Lokal)

【2h】

EFEK INFORMASI ASIMETRI, POLITIK DAN BUDAYA TERHADAP PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN SENJANGAN ANGGARAN DI PEMERINTAH DAERAH. (Kajian dalam Rangka Pengembangan Model Pengangaran yang baik (Good Governance Budgeting) dengan Berbasis Kearifan Budaya Lokal)

机译：不对称，政治和文化信息对地方政府预算和预算安排参与的影响。（基于当地文化智慧制定良好预算模型的框架中的研究）

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris penyebab terjadinya senjangan anggaran dan secara khusus untuk menganalisis pengaruh factor informasi asimetri, budaya, dan politik terhadap partisipasi penyusunan anggaran dan senjangan anggaran di pemda. Kajian dalam rangka pengembangan model pengangaran yang baik (good governance budgeting) denganberbasiskearifanbudaya local.Menggunakan metode penelitian survei.Jumlah sampel adalah309 responden dari populasi sebanyak 803 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada 25 pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.Respoden dari pihak eksekutif dan legislative yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran di pemerintah daerah .Instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner diuji dengan menggunakan Generalized Structured Component Analysis (GESCA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi asimetri berpengaruh negative terhadap partisipasi penyusunan anggaran. Namun politik dan budaya berpengaruh positif terhadap partisipasi penyusunan anggaran .Hasil ini member indikasi bahwa semakin kecil informasi asimetri dan semakin besar atau tinggi politik sertabudaya maka semakin tinggi tingkat partisipasi penyusunan anggaran.Selain itu informasi asimetri berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran baik langsung maupun tidak langsung melalui partisipasi penyusunan anggaran.Demikian juga partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh negative terhadap senjangan anggaran. Hasillainnya politik dan budaya tidak berpengaruh langsung terhadap senjangan anggaran. Namun jika melalui partisipasi penyusunan anggaran, maka politik dan budaya berpengaruh negative terhadap senjangan anggaran. Artinya semakin besar informasi asimetri maka semakin besar juga informasi asimetri baik langsung maupun melalui partisipasi penyusunan anggaran .Sebaliknya dengan partisipasi penyusunan anggaran semakin besar partisipasi penyusunan anggaran maka semakin kecil senjangan anggaran.Demikian juga dengan politik dan budaya, jika melalui partisipasi penyusunan anggaran semakin besar politik dan budaya maka semakin kecil senjangan anggaran.

机译：这项研究的目的是从经验上检查预算松弛的原因，并专门分析不对称，文化和政治信息因素对区域政府预算参与和预算松弛的影响。在根据当地文化智慧制定良好治理预算的框架内进行研究，采用调查研究方法，样本数量为309名受访者，来自南苏拉威西省25个地方政府的803个区域工作单位（SKPD）。参与地方政府预算编制的立法者，使用广义结构成分分析（GESCA）检验问卷形式的研究工具。结果表明，信息不对称对预算参与有负面影响。但是，政治和文化对预算参与有积极的影响，这表明信息不对称越小，政治和文化价值越高或越高，预算参与的水平就越高；此外，信息不对称直接或间接地对预算的松弛有积极的影响。同样，预算参与会对预算的松弛产生负面影响。其他政治和文化结果并不直接影响预算的松弛。但是，如果通过参与预算编制，那么政治和文化会对预算松弛产生负面影响。这意味着信息不对称性越大，直接的和通过预算参与的信息不对称性越大；反之，与预算参与有关的预算参与越多，预算的松弛越小；与政治和文化一样，如果通过政治预算参与则政治性也就越大和文化方面，预算缺口越小。

著录项

作者
Haliah; Gagaring; Mediaty; Mushar;
展开▼
作者单位

展开▼
年度 2015
总页数
原文格式 PDF
正文语种 en
中图分类

相似文献

外文文献
中文文献

1. Perjanjian terapeutik pada saat ini mengalami perkembangan baik di Rumah Sakit maupun di Klinik. Perkembangan klinik juga mengalami berbagai perubahan dalam bentuk pelayanannya, salah satunya adalah klinik mandiri, yaitu yang tidak ada hubungannya secara organisatoris dengan Rumah Sakit (Freestanding Ambulatory Centers). Pelaksanaan perjanjian terapeutik di klinik mandiri, cenderung terjadi secara lisan saja di mana biasanya prosedur yang dilakukan cukup sederhana, berawal dari konsultasi penyakit yang terjadi secara sukarela, selanjutnya dilakukan diagnosa dan terapi. Menurut H. Dalmi Iskandar dan T. Syamsul Bahri dalam presentasinya pada temu ilmiah I PerHuki menyatakan bahwa lahirnya Informed Consent adalah setelah lahirnya transaksi atau perjanjian terapeutik, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban. Berdasar hal timbul pertanyaan mengapa dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter umum dan pasien pada Klinik Mandiri sederhana di Kabupaten Bogor masing-masing pihak tidak memahami hak dan kewajiban dan Bagaimana akibat hukum dari perjanjian terapeutik di Klinik Mandiri sederhana antara dokter umum dan pasien terhadap kesalahan diagnosa?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Pola analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada metode kualitatif, yakni melalui penafsiran secara kualitatif terhadap data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder. Dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan : a. Faktor Penyebab Para Pihak Tidak Memahami Hak Dan Kewajiban dalam Perjanjian Terapeutik adalah sebagai berikut : Faktor Struktur Hukum; Penerapan Asas Fiksi Hukum terhadap hukum Kedokteran dan Lemahnya Sarana Penunjang Penyebaran Pengetahuan Hukum dan Faktor Budaya Hukum yang tidak mendukung untuk terjadinya pemahaman terhadap hukum kedokteran bagi masyarakat. b. Akibat Hukum Perjanjian Terapeutik antara dokter umum dan pasien di Klinik Mandiri Sederhana adalah Pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri yaitu pemenuhan Hak Dan Kewajiban para pihak dalam Perikatan tersebut. Akibat hukum yang lain timbul atas tidak terpenuhinya prestasi (wanprestasi / perbuatan melawan hukum) dari perjanjian tersebut berupa kesalaha diagnosa maka akibat hukumnya adalah adanya berjalannya proses penyelesaian melalui jalur Administratif melalui Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK), Panitia Pertimbangan Dan pembinaan Kode Etik Kedokteran (P3EK), Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), perdata atau pidana. Mengingat pentingnya kesehatan masyarakat maka perlu adanya perbanyakan program sosialisasi pengetahuan hukum kedokteran pada masyarakat sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai pasien dan tidak selalu menjadi korban apabila terjadi pelanggaran hukum, maupun kecerobohan pihak medis dan Agar mempermudah proses hukum pada bidang hukum kesehatan/kedokteran sehingga timbul kepercayaan masyarakat pada badan hukum. serta mempublikasikan putusan hakim perdata dan atau pidana dalam perkara yang berkaitan dengan bidang kedokteran. [O] . PRASETYO TEGUH 2006

机译：目前，医院和诊所都在制定治疗协议。诊所的发展在服务形式上也发生了各种变化，其中之一是独立的诊所，即与医院（独立门诊中心）没有组织关系。在独立诊所中，通常会很简单地从口头上达成治疗协议，从咨询自愿发生的疾病开始，然后对其进行诊断和治疗。根据H. Dalmi Iskandar和T. Syamsul Bahri在科学会议上的演讲，I PerHuki表示，知情同意书的诞生是在交易或治疗协议诞生之后，因此引起了医生与患者之间的法律关系，从而导致了权利和义务。基于这个问题出现了，为什么在茂物摄政区的一家简单的曼迪里诊所执行全科医生和患者之间的治疗协议时，各方都不了解其权利和义务？全科医生和患者之间的误诊在曼迪里诊所之间达成简单治疗协议的法律后果是什么？。本研究中使用的方法是经验法学方法，本研究中使用的研究规范是分析描述性的。本研究中的数据分析模式基于定性方法，即通过定性解释收集的原始数据和辅助数据。从此分析可以得出以下结论：导致当事人不了解治疗协议中权利和义务的因素如下：法律结构因素；法律小说原则在医学法中的应用以及对社区不支持医学法理解的法律知识和法律文化因素的弱支持设施。 b。法律后果简单医师诊所的全科医生与患者之间的治疗协议是协议本身的执行，即协议双方的权利和义务的履行。因误诊形式未能履行协议（违约/违法）引起的其他法律后果是法律后果是通过行政途径通过医学伦理理事会（MKEK），审判委员会和《医学伦理守则》（ P3EK），印度尼西亚医学纪律荣誉理事会（MKDKI）（民事或刑事）。考虑到公共卫生的重要性，有必要在社区中传播医学知识知识计划，以使社区了解其作为患者的权利和义务，并且在违反法律和医疗团体的粗心大意时并不总是受害者。对法人的公众信任。并宣传与医疗领域有关的民事和刑事法官的决定。

EFEK INFORMASI ASIMETRI, POLITIK DAN BUDAYA TERHADAP PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN SENJANGAN ANGGARAN DI PEMERINTAH DAERAH. (Kajian dalam Rangka Pengembangan Model Pengangaran yang baik (Good Governance Budgeting) dengan Berbasis Kearifan Budaya Lokal)

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅