EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKANud(ANALISIS MENGENAI PROSES IMPLEMENTASI DAN DAMPAKudJANGKA PENDEK PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2003udTENTANG AKTA KELAHIRANudDI KOTA SURAKARTA)

摘要

Tujuan umum diselenggarakannya catatan sipil adalah untuk memberikanudkepastian hukum sebesar-besarnya mengenai perisiwa-peristiwa yang dialami atauudterjadi atas diri seseorang, maka semua akta catatan sipil mempunyai kedudukanudyang sempurna yang mutlak kebenarannya di depan hukum (Victor S &udCormentyna S, 1991:69). Akta Catatan Sipil yang pertama dan paling utama wajibuddimiliki ketika manusia lahir adalah berupa Akta Kelahiran.ud4udImplikasi hukum atas hak diatas akan demikian luas dan mendasar. Aktaudkelahiran memiliki nilai penting sebagai identitas hukum seorang anak danudpengakuan negara secara hukum terhadap keberadaan seorang anak, berkaitanuddengan kewarganegaraan dan hak-haknya sebagai warga negara. Oleh karena itu,udjika seorang anak tanpa akta kelahiran diperjualbelikan di luar negeri, secaraudhukum pemerintah Indonesia tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap anakudtersebut. Selain itu pada aspek penataan administrasi kependudukan sendiri, haludini akan menjadi momentum penting karena dampak terkaitnya dengan aspek hakuddan kewajiban lain yang mengiringinya cukup banyak, seperti; hak dan kewajibanudmemiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, hak waris, Kartu Keluarga (KK),udhak untuk bersekolah pada waktu yang tepat, hak mencari pekerjaan, serta hakudlainnya.udWalaupun kepemilikan akta kelahiran merupakan hal yang sangat penting,udpada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akanudpentingnya memiliki akta kelahiran. Masih banyak masyarakat yang beranggapanudbahwa masalah pencatatan kelahiran sebagai hanya teknis administrasiudkependudukan semata. Cara pandang seperti itu tidak melihat lebih jauh apakahudseseorang itu eksis secara legal atau tidak. Padahal status legal seseoranguddiperoleh dengan dicatatkannya seorang yang baru dilahirkan kepada negara. Jadi,udakta kelahiran menunjukkan keabsahan legalitas seseorang dan menunjukkanudkewarganegaraan seseorang. Tanpa kewarganegaraan, seseorang tak mempunyaiudprivilege-privilege tertentu dari negara, termasuk untuk mendapatkan KTP.