PENERAPAN SISTEM OUTSOURCING DAN HAK-HAK udSOSIAL-EKONOMI TENAGA KERJA OUTSOURCING udDI KOTA SURAKARTA ud(Studi kasus di PT. PLN (persero) APJ Kota Surakarta)ud

摘要

AGUS PANCAWIBOWO. D0106026. PENERAPAN SISTEM OUTSOURCINGudDAN HAK-HAK SOSIAL-EKONOMI TENAGA KERJA OUTSOURCING DIudKOTA SURAKARTA (Studi kasus di PT. PLN (persero) APJ Surakarta). Skripsi. udProgram Studi Administrasi Negara. Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas IlmuudSosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2010. 119 Hal. udPenulisan penelitian yang berjudul Penerapan sistem outsourcing dan hak-hakudtenaga kerja outsourcing di kota Surakarta (studi kasus di PT. PLN (persero) APJudSurakarta) yang bertujuan untuk mengetahui proses implementasi outsourcing,udpenyimpangan penggunaan tenaga kerja outsourcing dan mengetahui hak-hak sosialekonomiududtenaga kerja outsourcing dari peraturan ketenagakerjaan dan keputusan direksiudPLN pada tenaga kerja di PT. PLN (persero) APJ Surakarta. udMetode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitianuddeskriptif kualitatif studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dariudwawancara dengan narasumber, fakta-fakta yang ditemukan di lokasi penelitian, danudarsip/ dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik penarikan sampeludmenggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling digunakanudketika peneliti menetapkan narasumber yaitu tenaga kerja outsourcing PT PLN (Persero)udAPJ Surakarta. Snowball sampling digunakan untuk menentukan siapa narasumberudselanjutnya yang mengetahui permasalahan penelitian setelah tenaga kerja outsourcingudPT PLN (Persero) APJ Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalamudpenelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Validitas dataudyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode trianggulasi data. Analisis data padaudpenelitian ini dengan menggunakan model analisis interaktif. udBerdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa implementasi outsourcing diudPT. PLN yaitu : (1) Berpedoman pada peraturan direksi No. 305K/DIR/2010 tentangudpengadaan barang /jasa dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Rekrutmenudtenaga kerja outsourcing dilakukan oleh perusahaan penyedia tenaga kerja dan PT. PLNud(persero) APJ Surakarta, baik lewat tender, penunjukkan langsung, dan koperlis (koperasiudkaryawan PT. PLN. (2) Terjadi banyak penyimpangan baik dilakukan oleh PT. PLNud(persero) APJ Surakarta maupun vendor. Tenaga kerja disamakan seperi barang/produk.udMasih rancu pemahaman pihak PT. PLN mengenai konsep kerja kontrak denganudoutsourcing. (3) adanya pemotongan gaji oleh vendor kepada tenaga kerja outsourcing (4)udTidak semua perusahaan outsourcing memberikan upah lembur sesuai ketentuan. (5)udTidak semua perusahaan outsourcing mengikutsertakan karyawanya pada programudjamsostek.Untuk tunjangan hari raya semua perusahaan outsourcing mengikuti ketentuanudyang ada, yakni satu kali gaji bila sudah satu tahun bekerja. Bila belum satu tahun,udminimal tiga bulan dengan jumlah pemberian proporsional. Untuk cuti (hamil, haid, sakit,uddan tahunan) perusahaan outsourcing mengikuti ketentuan yang ada, tetapi tenaga kerjaudumumnya tidak mengambil cuti haid dan tidak memperoleh cuti tahunan karenaudkontraknya selalu diperpanjang setiap satu tahun sekali. Untuk hak mogok dan ikutudserikat pekerja umumnya tenaga kerja outsourcing di PT. PLN tidak mengikti karenaudtakut terhadap masa depannya. Pesangon juga tidak didapatkan para pekerja outsourcing.udDan tidak mempunyai peluang karir untuk promosi jabatan maupun menjadi karyawanudtetap. ud