PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN udMODAL KOTA SURAKARTA DALAM PEMBINAAN USAHA WARALABA udSEBAGAI BENTUK POLA KEMITRAAN USAHA KECIL ud DI KOTA SURAKARTA

摘要

AGUS SUTARMAN, E 0002059, PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN udPERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA DALAM udPEMBINAAN USAHA WARALABA SEBAGAI BENTUK POLA KEMITRAAN udUSAHA KECIL DI KOTA SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret udSurakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 2007. udPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Perindustrian udPerdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam pembinaan usaha waralaba udsebagai bentuk pola kemitraan usaha kecil di Kota Surakarta, serta mengetahui Faktor-udfaktor yang mendukung dan yang menghambat efektifitas Dinas Perindustrian udPerdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam melakukan pembinaan usaha udkecil di bidang waralaba. udPenelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila uddilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum sosiologis. Lokasi penelitian di udDinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta. Jenis data yang uddipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang uddipergunakan meliputi: studi lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan baik berupa udbuku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya. Analisis uddata yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan metode interaktif. udBerdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan uddan Penanaman Modal Kota Surakarta mempunyai kewenangan menerbitkan Surat Tanda udPendaftaran Usaha waralaba (STPUW) sesuai dengan Pasal 15 Keputusan Menperindag udRI No: 259/MPP/Kep/1997, selain itu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta udNomor 21 Tahun 2001 mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program udpembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang waralaba. Kewenangan ini udmerupakan sebagian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada udPemerintah Kota Surakarta sebagai bentuk pelaksanaan asas desentralisasi pada otonomi uddaerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan udDaerah. Penyerahan wewenang ini bertujuan untuk pemberdayaan daerah sebagai proses udpembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mampu mengatur, mengurus dan udmengelola kepentingan dan sesuai aspirasi masyarakatnya sendiri. Faktor-faktor yang udmendukung efektifitas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota udSurakarta dalam pembinaan usaha kecil di bidang waralaba adalah kerjasama yang baik udantara berbagai pihak yang terkait, keamanan yang terjamin, dukungan dari pihak luar udpemberi dana, daya beli masyarakat yang membaik, sedangkan faktor-faktor yang udmenghambat adalah kurangnya kuantitas personil dan kualitas SDM, kurangnya sumber uddaya dana dan fasilitas, sikap mental dari pelaku usaha waralaba yang kurang kooperatif, udbudaya masyarakat yang masih belum baik di bidang Hak kekayaan Intelektual ud Implikasi teoritis penelitian ini adalah bahwa adanya konsep yang terpadu Dinas udperindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam pembinaan dan udpengembangan usaha kecil di bidang waralaba. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah udbahwa dalam melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang waralaba uddiperlukan kerja sama yang baik antara Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman udModal Kota Surakarta, Pengusaha kecil di bidang waralaba, Dirjen HKI, pihak udpenyandang dana usaha, pemerintah pusat. udKata Kunci: Peranan, Pembinaan, Waralaba.