Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Oleh Pemerintah Kota Surakarta Terhadap Program Pembangunan Rumah Susun yang Dikelola Pemerintah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Surakarta

摘要

OKTAVIA AJENG PUTRI SARI, E0011238. 2015. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN OLEH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN YANG DIKELOLA PEMERINTAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Pembangunan rumah susun merupakan kecenderungan masa depan yang tidak bisa dihindari. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rumah Susun merupakan bukti implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Pembangunan rumah susun berlatar belakang pada penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemenuhan kebutuhan rumah tinggal yang bersih, sehat, rapi dan indah. Program pembangunan rumah susun tersebut adalah penyediaan perumahan serta penataan dan peremajaan lingkungan yang sesuai dengan pasal 3 huruf (c) dan (e) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Pengaturan dan pembinaan rumah susun merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Kewenangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus berpedoman pada kebijakan Pemerintah dan disesuaikan dengan kondisi Daerah setempat Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun oleh Pemerintah Kota Surakarta terhadap program pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Surakarta, serta kendala dan solusi yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam melaksanakan program pembangunan rumah susun. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. Lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Tata Ruang Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, Pemerintah Kota Surakarta telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun melalui Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rumah Susun untuk bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat terhadap kebutuhan akan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan kendala yang dihadapi adalah penyalahgunaan fungsi tempat tinggal yang disewa, adanya beberapa penyewa yang tidak rutin dalam pembayaran uang sewa, masyarakat yang menghuni rumah susun ternyata masyarakat yang tergolong mampu. Kata Kunci : Implementsi, Program pembangunan rumah susun, Masyarakat Berpenghasilan Rendah kota Surakarta