KAJIAN PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA BERKAIT KEBERLAKUAN PRINSIP PRADUGA BERSALAH (PRESUMED LIABILITY) DALAM MEDIA INTERNET TERHADAP PROSES BERACARA PIDANA (TELAAH TERHADAP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)

摘要

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pembaharuanudhukum acara pidana dengan berlakunya prinsip praduga bersalah (presumedudliability) dalam media internet terhadap proses beracara pidana berdasarkan Kitabudundang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan implikasi yuridis keberlakuanudprinsip praduga bersalah (presumed liability) berdasarkan telaah kitab undang-udundang hukum acara pidana (KUHAP) dan undang-undang nomor 11 tahun 2008udtentang informasi dan transaksi elektronik.udPenulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifatudpreskriptif, menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.udPenulisan ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metodeuddalam pengumpulan bahan hukum tersebut adalah studi kepustakaan. Bahanudhukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan Undang-udUndang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).udBerdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam pembahasan ditarikudkesimpulan, bahwa pembaharuan hukum acara pidana dengan berlakunya prinsipudpraduga bersalah (presumed liability) dalam media internet yang diaplikasikanudoleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiudElektronik dapat menjadi masukan dan salah satu bahan untuk memperbaharuiudKUHAP dan penerapan prinsip praduga bersalah (presumed liability) menjadi lexudspecialis dalam hal tindak pidana di sistem elektronik dan tetap tunduk padaudprosedur beracara KUHAP atau prinsip praduga bersalah dapat dimasukkan keuddalam aturan yang tertulis didalam KUHAP dan diterapkan pada tindak pidanaudtertentu yang mengharuskan diterapkannya prinsip praduga bersalah. Bahwaudimplikasi yuridis penerapan prinsip praduga bersalah mutlak untuk tetap ada danudmasuk ke dalam KUHAP meskipun sifatnya hanya sebagai pelengkap dari aturanudumum. Meskipun belum tersirat secara eksplisit, namun prinsip praduga bersalahudjelas diterapkan dan dilaksanakan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahunud2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga prinsip pradugaudbersalah memiliki implikasi yuridis mengikat secara pasti setiap tindak pidanaudyang diatur didalamnya.ududKata Kunci : Asas Praduga bersalah, Pembaharuan Hukum Acara Pidanaud