PERAN KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA SURAKARTA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF YANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UU NO 41 TAHUN 2004 TENTANG TANAH WAKAF

摘要

ABSTRAK Dimas Jalu Krismanto. 2015. E0010114. PERAN KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA SURAKARTA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF YANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UU NO 41 TAHUN 2004 TENTANG TANAH WAKAF. Penulisan hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis Hukum ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai Peran Bada Pertanahan Nasional Surakarta dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf yang tidak didaftarkan. Penelitian yang dilaksanakan penulis termasuk penelitian dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penlitian ini menggunakan data primer, data sekunder serta data tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara. Berdasarkan hasil penilitian dalam pembahasan maka dapat dikatakan bahwa penyelesaian penyelesaian sengketa pertanahan tanah wakaf di Sumber, Banjarsari oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai fungsi Kantor Pertanahan Kota Surakarta yaitu undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang tanah wakaf. Penyelesaian sengketa tanah wakaf oleh BPN berdasarkan Undang-undang no 41 tahun 2004 sudah sesuai dengan pasal 62 UU Nomor 41 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 yaitu menyelesaikan dengan cara musyawarah apabila tidak bisa maka dilanjutkan dengan cara arbitrase, mediasi ataupun melalui pengadilan. Kata Kunci: Penyelesaian, Tanah Wakaf, Kantor Pertanahan Nasional