ANALISIS YURIDIS RUMUSAN DELIK TENTANG TINDAK PIDANAudCYBER TERRORISM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15udTAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANAudTERORISME DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008udTENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

摘要

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui mengenai rumusan delikudtindak pidana cyber terrorism menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003udtentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 11udTahun 2008 tentang ITE dan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang diatasudmengenai tindak pidana cyber terrorismudMetode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalahudsebagai berikut : jenis penelitian normatif, sifat penelitian preskriptif, pendekatanudUndang-Undang, metode penelitian kualitatif, teknik analisis data dengan metodeuddeduksi, pengumpulan data dengan mencari peraturan perundang-undanganudmengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut dan bahan hukum sekunderud(buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapatudpara sarjana, karya ilmiah, makalah dan majalah), bahan hukum tersier (kamusuddan internet) dan sumber penelitian hukum dari bahan hukum primer terdiri dariudperundang-undangan, cetakan-cetakan resmi atau risalah dalam pembuatanudperundang-undangan dan putusan-putusan hakim serta bahan hukum sekunderudyang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumenudresmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,udjurnal-jurnal hukum, dan komentar-kometar atas putusan pengadilan.udBerdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan, penggunaanudUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak PidanaudTerorisme dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE untukudmenangani tindak pidana cyber terrorism di Indonesia dapat digunakan denganudmencari persamaan unsur-unsur tiap rumusan pasal dalam kedua undang-undanguddiatas atau hubungan unsur-unsur pasal dari kedua undang-undang diatas. Bahwauddari penelitian yang telah dilakukan beberapa pasal dari kedua undang-undanguddiatas dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana cyber terrorism diudIndonesia. Atas penggunaan pasal antara kedua undang-undang untuk menanganaiudmasalah cyber terrorism ini ditemukan juga kelemahan-kelemahan atasudpenggunaan pasal-pasal tersebut untuk menangani masalah cyber terrorism ini.udKata kunci : Rumusan pasal, Tindak Pidana, Cyber terrorism