IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH YANG BERLAKU DI KABUPATEN SUKOHARJO

摘要

ABSTRAK Endang Purwaningsih, S 351208057, IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN SUKOHARJO, 2015, Tesis : Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : 1.Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pertanaan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kabupaten Sukoharjo. 2.Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kabupaten Sukoharjo dan mendapatkan solusinya. Penelitian ini merupakan merupakan penelitian empiris, dengan menggunakan konsep hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif (interactive model of analysis). Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kabupaten Sukoharjobelum berlaku efektif, baik dilihat dari komponen struktur, substansi maupun kultur, sedangkan hambatan yang ada adalah dalam pembuatan akta SKMHT dalam bentuk notariil, masalah renvoi akta dan kebijaksanan BPN untuk memanfatkan blangko akta lama. Solusi untuk menghadapi hambatan tersebut adalah dengan memasukan ketentuan notariil dalam pembuatan akta SKMHT dalam bentuk notariil, menggunakan draft terlebih dahulu sebelum diprint untuk menghindari renvoi yang banyak dalam akta dan menangguhkan penggunaan blangko akta lama. Kata kunci : pendaftaran tanah, peralihan hak, PPAT, blangko akta.