Analisis Yuridis Terhadap Putusan Yang Dinyatakan Batal DemiudHukum (Null And Void) Oleh Mahkamah Agung Karena HakimudPengadilan Tinggi (Judex Factie) Tidak Memuat Pertimbangan HukumudTentang Hal – Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan TerdakwaudDalam Perkara Pemerasan (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri No.1989udK/Pid/1990)

摘要

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan MahkamahudAgung dalam menjatuhkan putusan yang dinyatakan batal demi hukum (Null andudVoid) karena Pengadilan Negeri (Judex Factie) tidak memuat pertimbanganudhukum tentang hal – hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalamudperkara pemerasan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1989/K/Pid/1990).udPenelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal yang bersifatuddeskriptif dengan menggunakan jenis data sekunder. Dalam penelitian ini, teknikudpengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulanuddata sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Selanjutnyauddata yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan dianalisis lebihudlanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.udPenelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan sertaudmenguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yangudberkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudianuddianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Jenis data sekunder yaituuddata yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, melaluiudstudi kepustakaan yang terdiri dari dokumen - dokumen, buku - buku literatur, danudlain - lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis dataudyang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu denganudmengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yangudberhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untukudmenentukan hasil.udMelalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, dari putusanudMahkamah Agung tersebut bahwasannya menurut pasal 197 KUHAP, ditentukanudbahwa setiap putusan pemidanaan, Hakim PN (Pengadilan Negeri) dalamudmengadili dan memberikan putusan terhadap perkara pidana adalah wajib atauudimperative memperhatikan formalitas yang harus dipenuhi dalam sebuah PutusanudHakim dalam hukum acara pidana ex: pasal 197 KUHAP, bilamana diabaikanudmaka putusan hakim tersebut adalah batal demi hukum. Dalam perkara ini HakimudPengadilan Negeri (judex factie) dalam putusannya tidak memuat pasal 197 hurufud“f” tentang keadaan mengenai hal - hal yang memberatkan dan yang meringankanudterdakwa tersebut, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan Jaksa (Requisitoir)udex: pasal 197 ayat 1 huruf "e" KUHAP. Bilamana Hakim Pengadilan Negeri lalaiudmemuat hal – hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa tersebut dalamudputusannya, maka akibat hukumnya adalah putusan Hakim Pengadilan Negeriudtersebut adalah menjadi batal demi hukum.