IMPLIKASI ATAS PERUBAHAN STATUS DESA MENJADIudKELURAHAN TERHADAP BIROKRASI PUBLIK DI KABUPATEN udSRAGEN

摘要

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui tentang implikasi atasudperubahan status Desa menjadi Kelurahan Terhadap Birokrasi Publik diudKabupaten Sragen. udPenelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. udMetode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yuridis normatif.udSumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan olehudpenulis adalah studi kepustakaan dan studi lapangan, Analisis data yanguddigunakan oleh Penulis adalah model analisis interaktif atau yang lebih dikenaluddengan “Interactive Model Of Analysis”. udHasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status Desa menjadiudKelurahan Terhadap Birokrasi Publik di Kabupaten Sragen memiliki implikasiudterhadap struktur pemerintahan daerah terutama yang sebelumnya desa berubahudmenjadi kelurahan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 masihudberdasar pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Sedangkan pada PeraturanudDaerah Nomor 21 Tahun 2006 sudah berdasar pada Undang-Undang Nomor 32udTahun 2004. udStatus birokrasi publik setelah terjadi perubahan tersebut menjadi pejabatuddaerah non-PNS, sehingga walau berubah menjadi kelurahan namun pejabat yangudmenjabat tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan hanya mengabiskanudmasa jabatan dan setelah itu digantikan oleh pejabat yang berdasarkanudpengangkatan dari pemerintah daerah. Upah yang diterima oleh birokrasi publikudyang menjabat pun menjadi turun dari 724.000 rupiah menjadi 315.000 rupiah dan udpengharapan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Birokrasi publik punudmenjadi lebih baik dari sebelumnya. Permasalahan lain yang timbul setelahudperubahan status Desa menjadi Kelurahan, diantaranya belum adanya peraturanudyang mengatur secara khusus mengenai penghasilan untuk Perangkat DaerahudNon-PNS. udSolusi yang dapat diberikan dalam permasalahan tersebut sebagai berikut,udmemperjelas kembali penghasilan yang diterima oleh Perangkat Daerah Non-PNSudterutama dimasukkan dalam peraturan tertentu dan dibuatkan peraturan secaraudtertulis baik dalam Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati mengenaiudkedudukan dan keuangan Perangkat Daerah Non-PNS, serta meningkatkan peran udkecamatan dalam berkoordinasi sekaligus mengawasi kinerja kelurahan yang baruuddibentuk.