Kajian Kelayakan Badan Layanan Umum dan Alternatif Bentuk Penyelenggaraan Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta Sesuai Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional

摘要

Latar Belakang: Program Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumatera Selatan Semesta merupakan sistem jaminan kesehatan yang mengcover seluruh penduduk Sumsel yang belum mempunyai jaminan kesehatan. Dana penyelenggaraan berasal dari sharing provinsi dan kabupaten/kota. Untuk mengelola pembiayaan Jamsoskes, agar lebih efektif dan efisien dirasakan perlu pengembangan dalam penyelenggarannya. udTujuan: untuk mengetahui kelayakan Badan Layanan Umum(BLU) dan alternatif lain dalam penyelenggaraan Jamsoskes ini.udMetode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Unit analisis adalah program Jamsoskes Sumsel Semesta. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan Focus Group Discussion(FGD) dengan menggunakan pedoman. Analisis dilakukan dengan pendekatan content analysis dan analysis for policy.udHasil: Berdasarkan aspek legal diketahui bahwa penyelenggaraan Jamsoskes dalam bentuk BLU tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang ada, dengan memperhatikan beberapa aspek pengembangan. Selain itu berdasarkan hasil uji materi oleh Mahkamah Kostitusi tahun 2005 diputuskan bahwa UU SJSN tidak menutup peluang bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk dan mengembangkan badan penyelenggara jaminan sosial tingkat daerah dalam kerangka sistem jaminan sosial nasional. Ada 3 alternatif Badan Penyelenggara Jamsoskes yang sesuai dengan UU SJSN antara lain: 1) tetap seperti pengelolaaan sekarang oleh Dinas Kesehatan, 2) menunjuk Bapel yang telah ada yang bersifat nirlaba, 3) dikelola menjadi Badan Layanan Umum (BLU/BLUD)udSimpulan: Penyelenggaraan Jamsoskes dalam bentuk BLU tidak bertentangan dengan UU SJSN. Rekomendasi bagi Pemprov Sumsel agar dapat mempertimbangkan bentuk BLU sebagai Badan Penyelenggara Jamsoskes di masa mendatang dengan tetap memperhatikan payung hukum baik tingkat nasional maupun tingkat daerah.udKata Kunci: Badan Layanan Umum, jaminan kesehatan, badan penyelenggara, undang- undang, aspek legal, nirlaba.ud